Salin Artikel

Iriawan Tetap Dilantik Jadi Pjs Gubernur Jabar, Mendagri Siap Bertanggung Jawab pada Presiden

Tjahjo memastikan penunjukkan Iriawan telah sesuai aturan.

"Mendagri tidak akan mengajukan nama ke Istana melalui Mensesneg kalau melanggar hukum. Saya siap tanggung jawab kepada Bapak Presiden," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat, Senin (18/6/2018).

Menurut Tjahjo, sebelumnya usulan mengenai penjabat gubernur sudah dikirimkan Kemendagri kepada Menteri Sekretaris Negara.

Setelah ada keputusan presiden, pelantikan penjabat yang ditunjuk segera dilakukan.

Menurut Tjahjo, ada banyak perwira aktif TNI dan Polri yang bertugas di kementrian dan lembaga negara.

Beberapa di antaranya menjabat sebagai direktur jenderal atau bahkan pimpinan lembaga.

Tjahjo mengatakan, sesuai aturan hukum, pejabat Polri yang sedang bertugas di kementerian atau lembaga itu boleh ditunjuk sebagai penjabat gubernur.

Sebagai contoh, sebelumnya Irjen Pol Carlo Tewu diangkat sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

Saat itu, Carlo Tewu sedang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Adapun, sebelum dilantik sebagai penjabat gubernur, Iriawan sedang menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Menurut Tjahjo, saat ini Kemendagri juga sudah menyiapkan nama-nama yang akan diusulkan sebagai penjabat gubernur di beberapa daerah, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, penjabat untuk gubernur Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.

Hari ini, Tjahjo resmi melantik Iriawan sebagai penjabat gubernur. Iriawan mengisi jabatan sementara karena Ahmad Heryawan telah selesai menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat definitif.

Wacana Kementerian Dalam Negeri melantik Iriawan sudah muncul sejak Januari 2018. Wacana itu kemudian menimbulkan kontroversi publik.

Berbagai pihak mengkritik. Salah satunya, netralitas pemerintah dalam pilkada dipertanyakan.

Kemudian pada Februari 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa wacana dievaluasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap melantik Iriawan.

Menurut dia, pemerintah memang sejak awal tidak akan mengubah rencana Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar.

"Sehingga mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam, hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja," kata Fadli Zon.

"Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan. Tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja. Data Kemendagri dan Polri menunjukkan Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada," lanjut Fadli.

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan keheranannya mengenai respons publik atas rencana penunjukan perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur.

Ia mempertanyakan kenapa masyarakat baru ramai menyampaikan kritik sekarang. Padahal, kata Jokowi, pada tahun-tahun sebelumnya juga ada perwira Polri yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur.

"Yang dulu-dulu enggak ada masalah, dulu banyak loh, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/18/14440471/iriawan-tetap-dilantik-jadi-pjs-gubernur-jabar-mendagri-siap-bertanggung

Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke