Kompas.com - 15/05/2018, 14:40 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menampik anggapan bahwa lambannya pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disebabkan DPR yang enggan membahas.

Menurut Hidayat, justru pihak pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkali-kali menyurati DPR, meminta penundaan pembahasan.

"Saya tegaskan lagi masalah keterlambatan itu bukan karena DPR tidak mau membahas atau menghambat tapi karena Kemenkumham berkali kali menyurati DPR untuk meminta penundaan," ujar Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Baca juga: Bantah Fadli Zon, Menhan Sebut Justru Pemerintah Ingin Revisi UU Antiterorisme Cepat Rampung

"Akibat dari itu DPR tidak bisa ikut membahas, tidak bisa melanjutkan pembahasan," tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hidayat, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak menjadi solusi agar RUU Antiterorisme segera disahkan.

Ia mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemenkumham untuk segera membahas RUU bersama DPR.

"Kalau jawabannya dengan Perppu ini kok kayak indonesia jadi negara Perppu.  Kita harusnya mengembangkan demokrasi kita dan itu sudah berjalan, DPR sudah dari dulu siap membahas dan sayangnya Kemenkumham mengirimkan surat meminta penundaan.  Jangan salah DPR dong," kata Hidayat.

Pernyataan hampir serupa dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, pemerintah lah yang meminta penundaan pembahasan RUU Antiterorisme.

"DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," kata Bambang saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Bambang memastikan, jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X