Intimidasi di "CFD", Wiranto Minta Tak Ada Lagi Pemaksaan Kehendak

Kompas.com - 02/05/2018, 19:01 WIB
Menko Polhukam Wiranto usai diundang untuk membuka seminar yang digelar Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI), di Hotel Bidakara, Kamis (19/4/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenko Polhukam Wiranto usai diundang untuk membuka seminar yang digelar Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI), di Hotel Bidakara, Kamis (19/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ikut menyoroti kasus intimidasi yang terjadi di hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) Jakarta akhir pekan lalu.

"Harusnya tak ada pemaksaan kehendak dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga : Intimidasi di Car Free Day, Polri Pertimbangkan Pengamanan Berlapis

Menurut Wiranto, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung hak setiap warga negaranya, termasuk hak untuk berpendapat.

Oleh karena itu, perbedaan pendapat atau pandangan adalah adalah lumrah.

Ia menegaskan, tidak ada seorangpun atau kelompok manapun yang boleh memasung atau menekan orang lain atau kelompok lain untuk sependapat dengannya.

"Kita kan punya hukum positif di Indonesia, setiap warga negara dilindungi haknya," kata mantan Panglima ABRI tersebut.

Baca juga: Soal Intimidasi di Car Free Day, Wakapolri Akui Polisi Keliru

"Tak bisa kemudian haknya dipasung dan diancam oleh kelompok lain, satu kelompok memaksakan kehendak kepada kelompok yang lain," sambung Wiranto.

Seperti diketahui, rekaman video intimidasi di CFD viral di media sosial.

Sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden mengintimidasi sejumlah orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Salah satu korban adalah seorang ibu yang tengah bersama anaknya.

Ibu yang diketahui bernama Susi Ferawati itu sudah melaporkan tindakan intimidasi tersebut ke Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018).

Kompas TV Fadli Zon membantah sejumlah orang yang memakai kaus bertuliskan tagar ganti presiden sebagai relawan Prabowo.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Nasional
Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Nasional
Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X