Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di "Car Free Day"

Kompas.com - 30/04/2018, 13:20 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya upaya intimidasi sebagian kelompok warga saat car free day atau hari bebas kendaraan bermotor, Minggu (29/4/2018), di Jakarta.

Ia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan tindakan intimidasi itu.

"Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," ujar Tjahjo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Rekaman video intimidasi tersebut sebelumnya viral di media sosial. Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Baca juga : Kata Bawaslu soal Sejumlah Warga dengan Atribut #2019GantiPresiden di CFD

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.

Tjahjo meminta masyarakat untuk menyikapi dengan dewasa dan bijaksana jelang kontestasi politik pada 2019.

Menurut Tjahjo, kontestasi politik seharusnya tak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia ingin Indonesia tetap dalam situasi dan kondisi yang damai jelang Pilpres 2019.

Tjahjo tak ingin masyarakat terprovokasi oleh peristiwa ini.

"Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan," kata politisi PDI-P ini.

Baca juga : Anis Matta Lebih Pilih #Arahbaruindonesia Dibanding #2019gantipresiden

Tjahjo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terulang.

Meski berpolitik merupakan bagian dari hak asasi manusia, Tjahjo menekankan ada tata aturan yang harus dipatuhi. 

"Janganlah soal orang suka atau tidak suka atau punya pilihan. Nanti silakan lah, itu kan masih lama, tahap kampanye juga belum. Tahap pengumuman calon pun belum," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Kemendagri saat ini melalui jajaran di bawahnya juga terus melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik yang baik.

Tujuannya, agar masyarakat memahami bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilihan umum ini. 

"Bahwa ada tahap-tahap proses untuk kampanye, ada tahapan proses untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang baik," kata dia.

Kompas TV Presiden PKS, Sohibul Iman, mendukung gerakan 2019 ganti presiden lewat kaus ataupun aksesori.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com