Kompas.com - 30/04/2018, 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif menegaskan, masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk mengekspresikan preferensi politiknya.

Namun demikian, kebebasan berekspresi tetap dibatasi oleh aturan ketertiban umum. Ia mengimbau, agar ekspresi pilihan politik jangan sampai memunculkan tindakan persekusi bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik.

"Boleh setiap pihak punya ikon, simbol dan pilihan, tapi harus memperjuangkan itu di ruang publik tanpa kekerasan apalagi kemudian diskriminatif atau menyerang pihak lain, atau personal," kata Yudi usai menghadiri sebuah diskusi di Wisma Samadi, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di Car Free Day)

Yudi menyayangkan sejumlah aksi intimidasi terhadap beberapa orang berbaju putih dengan tagar #DiaSibukKerja pada kegiatan car free day di Bundaran HI, Minggu (29/4/2018). Tagar itu merupakan identitas warga yang menyatakan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Ia mengingatkan, agar ekspresi pilihan politik juga mengutamakan sikap toleransi tanpa harus melakukan intimidasi terhadap yang berlawanan. Sebab, sikap seperti itu justru akan merusak esensi dari demokrasi.

"Karena kan demokrasi itu melawan prinsip dan nilai-nilai yang berbau pemaksaan," kata dia.

Di sisi lain, Yudi juga menyarankan agar partai politik tidak abai terhadap aksi seperti ini. Parpol sebagai lembaga pendidikan politik harus membangun kesadaran berpolitik masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan.

(Baca juga: Istana: Memilih Presiden adalah Kebebasan, Tak Boleh Ada Intimidasi)

 

Parpol juga perlu mengembangkan nilai-nilai etik kepada masyarakat ketika mereka mengungkapkan ekspresi politiknya di ruang publik.

"Seharusnya berbagai kode etik perilaku di ruang publik harus dipenuhi. Kalau kita melanggar prinsip kepatutan publik, apa yang dimulai dengan kesalahan pasti akan berdampak buruk," kata dia.

Yudi juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat ruang pendidikan politik melalui partai politik. Parpol diharapkan tak sekadar fokus pada persoalan penentuan kandidat maupun posisi jabatan jelang Pemilu 2019.

"Jadi jangan parpol berkutat pada persoalan prosedur pemilihan saja, aspek budaya politik itu juga harus digarap," katanya.

Acara car free day di kawasan Bundaran HI, Minggu (29/4/2018) diwarnai insiden intimidasi. Peristiwa intimidasi itu viral di media sosial.

(Baca juga: Projo: Tahan Diri dan Bijak Sikapi Intimidasi di Car Free Day0

Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja. Salah satu video menampilkan seorang ibu dengan kaus tersebut bersama anaknya ikut diintimidasi.

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.

Kompas TV Video ini viral dan jadi perbincangan warga nitizen. Tampak video direkam saat acara car free day.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.