Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di "Car Free Day"

Kompas.com - 30/04/2018, 13:20 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya upaya intimidasi sebagian kelompok warga saat car free day atau hari bebas kendaraan bermotor, Minggu (29/4/2018), di Jakarta.

Ia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan tindakan intimidasi itu.

"Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," ujar Tjahjo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Rekaman video intimidasi tersebut sebelumnya viral di media sosial. Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Baca juga : Kata Bawaslu soal Sejumlah Warga dengan Atribut #2019GantiPresiden di CFD

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.

Tjahjo meminta masyarakat untuk menyikapi dengan dewasa dan bijaksana jelang kontestasi politik pada 2019.

Menurut Tjahjo, kontestasi politik seharusnya tak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia ingin Indonesia tetap dalam situasi dan kondisi yang damai jelang Pilpres 2019.

Tjahjo tak ingin masyarakat terprovokasi oleh peristiwa ini.

"Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan," kata politisi PDI-P ini.

Baca juga : Anis Matta Lebih Pilih #Arahbaruindonesia Dibanding #2019gantipresiden

Tjahjo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terulang.

Meski berpolitik merupakan bagian dari hak asasi manusia, Tjahjo menekankan ada tata aturan yang harus dipatuhi. 

"Janganlah soal orang suka atau tidak suka atau punya pilihan. Nanti silakan lah, itu kan masih lama, tahap kampanye juga belum. Tahap pengumuman calon pun belum," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Kemendagri saat ini melalui jajaran di bawahnya juga terus melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik yang baik.

Tujuannya, agar masyarakat memahami bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilihan umum ini. 

"Bahwa ada tahap-tahap proses untuk kampanye, ada tahapan proses untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang baik," kata dia.

Kompas TV Presiden PKS, Sohibul Iman, mendukung gerakan 2019 ganti presiden lewat kaus ataupun aksesori.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com