Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Masuk E-Commerce, Wapres Minta Kualitas Kerajinan Tangan Dijaga

Kompas.com - 25/04/2018, 17:59 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar kualitas produk kerajinan tangan dijaga. Hal itu dinilai penting bila produk tersebut masuk ke perdagangan digital atau e-commerce.

"Kalau tak ada standar kualitas ukuran, maka sulit sekali masuk (sistem) e-commerce," ujarnya saat membuka pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft) ke-20 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Wapres Minta Penjualan Kerajinan Tangan Manfaatkan E-Commerce)

Kalla meyakini, dengan menjaga standar dan kualitas, produk kerajinan tangan asal Indonesia bisa lebih mendunia dibandingkan saat ini.

Apalagi tutur dia, saat ini perdagangan secara digital sudah kian berkembang seiring perkembangan teknologi internet. Manfaatnya, produk dari Indonesia bisa dipesan oleh konsumen di luar Indonesia.

Menurut Kalla, banyak produk dari berbagai negara yang sudah sukses dan diakui oleh dunia. Hal itu, kata dia, bisa terjadi karena produk tersebut memiliki standar kualitas yang baik dan dijaga secara konsisten.

Selain kualitas barang, Kalla juga mengingatkan kepada pelaku usaha di bidang kerajinan tangan untuk memperhatikan pengemasan barang. Hal ini dinilai penting bila produk kerajinan tangan ingin masuk ke e-commerce.

(Baca juga: E-Commerce Bukan Penyebab Lesunya Bisnis Ritel, Ini Alasannya)

Sebelumnya, Jusuf Kalla menginginkan produk kerajinan tangan tak hanya dipasarkan secara konvensional. Sebab kata dia, dunia sudah berubah.

Menurut Kalla, sudah saatnya penjualan produk kerajinan tangan juga mengikuti perkembangan zaman yakni lewat perdagangan secara digital atau e-commerce.

Sebab saat ini kata Kalla, sebagaian besar bisnis milai berbondong-bondong beralih ke e-commerce. Masyarakat pun kian memilih membeli berbagai barang lewat internet.

Kompas TV Menjamurnya E-Commerce, seiring dengan beralihnya pola pembelian konsumen ke platform digital menjadi peluang ekspansi pasar bagi industri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com