E-Commerce Juga Menjadi Ancaman Pertahanan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdagangan elektronik atau electronic commercial (e-commerce) menjadi salah satu potensi ancaman ekonomi terhadap pertahanan negara. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Bondan Tiara mengatakan pihakna memiliki kajian khusus soal ancaman ekonomi tersebut.

Sementara e-commerce, menurutnya, bak dua sisi mata uang. Sebab, berkembangnya e-commerce menumbuhkan investasi di tanah air.

"Di satu sisi kita perlu investasi supaya ekonomi bertumbuh. Di sisi lain ada ancaman. Itu yang harus kita manage. Bahwa dua-duanya adalah ancamannya terkontrol," kata Bondan seusai konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Geliat e-commerce akan memancing masuknya investasi. Masuknya investasi asing pada saat yang bersamaan juga membawa nilai asing ke dalam negeri. Hal itu, menurutnya, jelas menjadi ancaman.

Baca juga : BPS: Perekaman Data e-Commerce Mulai Januari 2018

"Minimal top level management-nya orang sana. Itu yang harus kita waspadai. Seluruh pihak harus kerja sama," kata dia.

Bondan menilai, munculnya potensi ancaman dari sektor ekonomi tersebut bukan berarti Indonesia harus melarang penggunaan produk asing. Hal itu, menurutnya, tak bisa dilakukan.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang sangat nasionalis sehingga mereka melarang produk dari banyak negara, termasuk Cina. Amerika juga meminta masyarakatnya menggunakan produk dalam negeri. Namun hal itu justru membuat negara tersebut kesulitan.

"Sekarang sudah terbukti kan Amerika kewalahan sendiri, nge-banned seperti itu dia tidak bisa beli juga produk dalam negeri juga mahal," tuturnya.

Baca juga : Ini Alasan E-Commerce di India Lebih Berkembang Ketimbang Indonesia

Indonesia, kata dia, harus terus memperkuat industri dalam negerinya, terutama melalui regulasi dan kebijakan dari stakeholder terkait, misalnya Kementerian Perindustrian.

Pemerintah harus bisa membangkitkan industri dalam negeri supaya bisa menghasilkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat namun dengan harga yang juga terjangkau.

Di samping itu, regulasi fiskal juga perlu diatur.

"Nah bisa seperti itu bisa dibicarakan bersama," ujarnya.