Mahfud MD: Pilkada seperti Peternakan Koruptor

Kompas.com - 19/04/2018, 11:50 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD ketika berpidato di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Kamis (19/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD ketika berpidato di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini seperti peternakan koruptor.

Melalui Pilkada tersebut, praktik korupsi seperti dibudidayakan.

"Pemilihan kepala daerah itu seperti peternakan koruptor saja kan. Kira-kira ini malah koruptor baru mau lahir, seperti dibudidayakan korupsi itu," kata Mahfud dalam pidatonya di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

(Baca juga : KPU Tidak Perlu Mundur soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019)

Mahfud juga menganggap Pemilu saat ini belum mampu melahirkan pemimpin yang tegas menegakkan keadilan.

Menurut Mahfud, hal itu bukan seutuhnya salah pemimpin yang terpilih. Namun, termasuk salah masyarakat yang belum mampu menghadirkan pemimpin yang seperti ia maksud.

"Belum mampu kita, bukan salahnya pemimpinnya loh, kita yang belum mampu," ujar Pakar Hukum Tata Negara tersebut.

(Baca juga : Parpol-parpol Ini Tolak Larangan Mantan Koruptor Tak Boleh Ikut Pileg)

Pemilu yang dimaksud Mahfuf tak hanya pemilihan presiden saja. Namun, juga pemilu legislatif dan Pilkada.

"Kalau bicara pemimpin jangan hanya presiden, itu DPR juga pemimpin, gubernur, bupati, wali kota (juga) pemimpin. Kita belum bisa (melahirkan)," kata Mahfud.

Rentetan penangkapan kepala daerah jelang Pilkada kemudian memunculkan wacana Pilkada dikembalikan melalui DPRD.

Salah satu alasannya, mahalnya ongkos politik menghadapi Pilkada. Namun, berbagai pihak menolak wacana tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X