KPU Tidak Perlu Mundur soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019 - Kompas.com

KPU Tidak Perlu Mundur soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

Kompas.com - 17/04/2018, 11:33 WIB
IlustrasiKompas Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyangkan adanya fraksi di DPR yang menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut pemilu legislatif 2019.

Ia menganggap, sikap tersebut harus menjadi bahan pertimbangan publik dalam menentukan pilihan mereka pada Pemilu 2019.

"Namun, KPU tidak perlu mundur atau ragu karena adanya penolakan fraksi-fraksi di DPR ini," ujar Titi kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga : ICW Curiga Banyak Mantan Koruptor Akan Diusung Pada Pileg 2019)

Titi menegaskan, upaya KPU mengeluarkan larangan ini merupakan jawaban kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pengaturan pemilu yang berpihak pada gerakan antikorupsi.

"Korupsi adalah masalah laten bangsa Indonesia, sehingga semua pihak harus ambil bagian dalam memeranginya. KPU sudah melakukan apa yang jadi otoritasnya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, KPU memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan terkait larangan itu.

"KPU berhak secara mandiri membuat pengaturan yang menurutnya perlu dan sejalan dengan kebutuhan di lapangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Pemilu," ujar Titi.

(Baca juga : Warganet Teken Petisi Dukung KPU Larang Koruptor Nyaleg)

Titi menjelaskan, KPU berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan KPU guna mengatur lebih lanjut tahapan penyelenggaraan pemilu.

KPU memang wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, hasil dari rapat konsultasi antara KPU dengan DPR tidak berlaku mengikat.

"Sehingga KPU secara mandiri dan otonom berhak membuat pengaturan yang mereka yakini benar dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak mendatang," ujar Titi.

KPU hingga saat ini tetap bertahan dengan keinginannya melarang mantan koruptor menjadi caleg 2019.

(Baca juga : Parpol-parpol Ini Tolak Larangan Mantan Koruptor Tak Boleh Ikut Pileg)

KPU menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pelarangan perlu diatur secara tegas dalam peraturan KPU.

Larangan tersebut dapat disebut terobosan karena ketentuan itu tak diatur dalam UU Pemilu.

Seperti dikutip Kompas, KPU menyiapkan dua opsi untuk melarang mantan koruptor maju sebagai calon wakil rakyat.

Opsi pertama seperti yang tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi.

Opsi kedua, melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg.

KPU bisa memahami kalau parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU. Namun, KPU menganggap aneh jika opsi kedua juga ditolak.

Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol untuk merekrut bakal caleg DPR/DPRD.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Persatuan Ojek Online Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Persatuan Ojek Online Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Lahir Kembar, Anak Sapi di Banyuwangi Ini Bernama Valentine dan Valentino

Lahir Kembar, Anak Sapi di Banyuwangi Ini Bernama Valentine dan Valentino

Regional
Polisi AS Masih Buru Pria Setengah Bugil yang Tembak Mati 4 Orang

Polisi AS Masih Buru Pria Setengah Bugil yang Tembak Mati 4 Orang

Internasional
5 Berita Populer: Cerita Pertemuan Anies dengan Erdogan dan Paduan Suara Indonesia Menang Lagi di Eropa

5 Berita Populer: Cerita Pertemuan Anies dengan Erdogan dan Paduan Suara Indonesia Menang Lagi di Eropa

Internasional
Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Nasional
Indonesia Kirim Guru ke Korea untuk Pelajari HOTS

Indonesia Kirim Guru ke Korea untuk Pelajari HOTS

Edukasi
Ketiga Terdakwa Akan Diperiksa dalam Sidang First Travel

Ketiga Terdakwa Akan Diperiksa dalam Sidang First Travel

Nasional
Berita Populer: Dampak China Larang Impor Sampah, hingga Manusia Tertua Wafat

Berita Populer: Dampak China Larang Impor Sampah, hingga Manusia Tertua Wafat

Internasional
Pertama Kali di Dunia, Ratusan Napi Gelar Pentas Seni di TIM

Pertama Kali di Dunia, Ratusan Napi Gelar Pentas Seni di TIM

Nasional
Saat Rizal Ramli dan Sandiaga Bahas Pilpres 2019 di Kafe Balai Kota

Saat Rizal Ramli dan Sandiaga Bahas Pilpres 2019 di Kafe Balai Kota

Megapolitan
Dari Ajang Lokal, Handy Hartono Optimistis Batik Karawang Bakal Mendunia

Dari Ajang Lokal, Handy Hartono Optimistis Batik Karawang Bakal Mendunia

Regional
Hujan Diprediksi Guyur Wilayah Jabodetabek Siang hingga Malam Nanti

Hujan Diprediksi Guyur Wilayah Jabodetabek Siang hingga Malam Nanti

Megapolitan
Mien Uno, Perempuan yang Selalu Jadi Inspirasi Sandiaga

Mien Uno, Perempuan yang Selalu Jadi Inspirasi Sandiaga

Megapolitan
Perangi 'Illegal Fishing', Pemprov Gorontalo Bentuk Satgas Gabungan

Perangi "Illegal Fishing", Pemprov Gorontalo Bentuk Satgas Gabungan

Regional
Moeldoko: Generasi Muda Harus Memupuk Rasa Cinta Terhadap Budaya

Moeldoko: Generasi Muda Harus Memupuk Rasa Cinta Terhadap Budaya

Nasional

Close Ads X