Komnas HAM: Jika Sistem Noken Disalahgunakan, Hak Memilih Bakal Tidak Tersalurkan

Kompas.com - 31/03/2018, 19:07 WIB
Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan bahwa negara, dalam hal ini melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus bisa menjamin suara warga Papua di daerah yang mempraktekkan sistem noken dalam pemilunya dapat tersalurkan.

"Karena memilih adalah hak setiap warga negara, tugas negaralah yang harus memfasilitasi dalam kondisi apapun. Siapa negara itu, ada dua, KPU dan Bawaslu," kata Amiruddin, diacara launching buku "Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua", di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Sistem Noken Rentan Dicurangi, KPU Cari Formulasi Administrasi Kepemiluan yang Tepat)

Diketahui, sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah "Big Man". Sistem noken sudah disahkan lewat putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 sebagai budaya asli Papua.

Amiruddin mengatakan, perlu ada pengaturan yang tepat agar hak memilih dalam pemilu dengan sistem noken tetap bisa menjaga kemurnian suara pemilih. Tugas itu, lanjut dia, ada di KPU dan Bawaslu.

Komnas HAM siap dilibatkan untuk prinsip dasar tujuan hal ini yakni memfasilitasi hak memilih.

"Kalau sistem noken diselenggarakan semau-maunya atau dalam kondisi yang tidak teradministrasikan dengan baik, hak memilih tidak tersalurkan secara tepat. Ini yang dilema kita sekarang," ujar Amiruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Perludem: Daerah di Papua yang Beralih ke Sistem Noken karena Ada Pendidikan Politik)

Menjamin suara warga dapat tersalurkan, lanjut Amiruddin, akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berjalan baik. "Karena orang yang anda pilih untuk keseluruh warga di situ, bukan kelompok tertentu," ujar Amiruddin.

Sistem noken, lanjut dia, memang perlu dimatangkan lagi soal pelaksanaannya. "Dan kalau bisa, saya pikir mesti bisa, ya dikurangi (praktiknya)," ujar dia.

Caranya, lanjut dia, penyelenggara kepemiluan, partai politik, dan kontestan di pilkada, mesti memberikan pendidikan politik.

"Yang kita mesti minta pertanggungjawaban partai politik di wilayah itu mereka melakukan apa? Jadi jangan hanya menikmati situasi," ujar dia.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X