Gulirkan UU MD3 ke Rakyat, Jokowi Dianggap "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

Kompas.com - 15/03/2018, 16:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan santai keluar dari ruang kerja Wapres, Selasa (6/2/2018) siang. Presiden baru saja bertandang ke Kantor Wapres sekaligus makan siang bersama. Setelah makan siang, beberapa topik seperti upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan persiapan Asian Games dibicarakan.

Kompas/Nina Susilo (INA)
06-02-2018 KOMPAS/NINA SUSILOPresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan santai keluar dari ruang kerja Wapres, Selasa (6/2/2018) siang. Presiden baru saja bertandang ke Kantor Wapres sekaligus makan siang bersama. Setelah makan siang, beberapa topik seperti upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan persiapan Asian Games dibicarakan. Kompas/Nina Susilo (INA) 06-02-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah menilai sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD ( UU MD3) tidak menyelesaikan polemik di masyarakat. Jokowi, kata dia, tentunya tahu bahwa meski tidak menandatangani lembar pengesahan, UU MD3 tetap diberlakukan.

Justru, Jokowi mempersilakan rakyat yang memperjuangkan penolakan mereka melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Sikap politiknya lempar batu sembunyi tangan saja. Ini tipikal tidak berani ambil risiko dalam keputusan," ujar Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Baca juga : Sejumlah Kontroversi di UU MD3 yang Tak Ditandatangani Jokowi

Syamsuddin mengatakan, DPR berdiri sebagai penyeimbang pemerintah agar demokratis. Namun, UU MD3 menunjukkan sebaliknya. Demokrasi juatru dibungkam dengan ancaman pidana. Sementara sikap Jokowi, kata Syamsuddin, seolah mengamini.

Menurut dia, ada cara yang lebih tepat dilakukan presiden ketimbang menolak tandatangani lembar pengesahan. Pertama, dengan mengajukan revisi terbatas pada pasal-pasal kontroversial. Kedua, jika dianggap keadaan genting dan mendesak, presiden berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Baca juga : Tangkap Keresahan soal UU MD3, Jokowi Tetap Enggan Terbitkan Perppu

"Ketika presiden menyatakan mereka tidak tahu proses yang terjadi, ini keliru," kata dia.

Padahal, lanjut Syamsuddin, dalam rapat pembahasan turut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili pemerintah. Saat itu, tak ada sanggahan atau penolakan apapun dari Yasonna terkait pasal-pasal imun tersebut. Hal ini bertentangan dengan sikap Jokowi belakangan.

"Tapi tidak ada satupun sikap yang keluar bagi menteri itu. Teguran tidak ada. Jangan-jangan ada skenario," kata Syamsuddin.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X