Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Kompas.com - 22/02/2018, 12:13 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meramaikan panggung politik Tanah Air menjelang Pemilu 2019.

Pemilu tahun depan menjadi kali pertama bagi PSI berkontestasi. PSI mendapatkan nomor urut 11 dan akan bersaing dengan 13 parpol lain dalam memperebutkan suara pemilih.

Beranggotakan anak-anak muda yang dikomandani Ketua Umum Grace Natalie, PSI bertekad mengubah kondisi politik di Indonesia.

Berikut profil PSI yang dirangkum Kompas.com:

Sejarah

PSI adalah partai politik yang didirikan setelah Pemilu 2014. Partai ini menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) perdana di Jakarta pada 16 November 2015.

Baca juga: PSI Janji Akan Audit Dana Publik yang Diterima

PSI mengisi partainya dengan politisi-politisi muda. Ketua Umum PSI Grace Natalie, misalnya, saat ini baru berusia 35 tahun. Pengurus daerah PSI juga rata-rata baru berusia 20-30 tahun. 

Bahkan, ada aturan tertulis bahwa pengurus partai maksimal berusia 45 tahun dan tidak pernah menjadi pengurus parpol lain.

PSI juga menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan perempuan. Partai ini dinyatakan lolos pemilu dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 66,66 persen.

PSI resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016.

Baca juga: PSI Targetkan Dapat Sumbangan Rp 1 Triliun dari 1 Juta Donatur Setiap Tahun

Pada 17 Februari 2018, KPU menyatakan PSI lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Perubahan

Sejak awal berdiri, PSI bertekad membawa perubahan kondisi politik di Indonesia serta ingin menjadi kendaraan baru, khususnya bagi anak-anak muda yang sudah tidak percaya dengan parpol lama.

Sindiran kepada parpol-parpol lama pun berkali-kali dilayangkan Grace Natalie. Terakhir, saat ia menyampaikan sambutan ketika pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Awalnya, Grace menceritakan bagaimana PSI dalam tiga tahun pertama mencoba membangun partai dengan baik.

Baca juga: PSI Galang Dana Publik untuk Operasional Partai dan Biaya Caleg

Bahkan, untuk menjadi peserta Pemilu 2019, mereka harus memenuhi persyaratan yang dinilainya sangat berat.

"Persyaratan yang mahaberat yang dibuat para senior di parlemen berhasil kami patahkan. Akhirnya kami berhasil menjadi peserta pemilu," kata Grace disambut riuh pendukungnya.

Grace kembali memberikan pernyataan tegas ketika mengatakan bahwa dua hal yang menjadi fokus perjuangan PSI adalah menghapus korupsi dan intoleransi.

Oleh karena itu, kata Grace, PSI menetapkan rekrutmen terbuka yang transparan dan profesional.

"Kami mencari orang yang tidak akan merampok uang negara karena proses rekrutmen yang tidak jelas," katanya.

Grace menegaskan, untuk menjadi bagian dari PSI, tidak dibutuhkan mahar. Ada dua hal yang berlaku dalam seleksi terbuka PSI, yaitu kompetensi dan integritas.

Baca juga: PSI: Kita Perlu Punya Lebih Banyak Negarawan di DPR

"Dengan nomor 11, kami siap memenangi pemilu dengan mengisi kursi-kursi parlemen. Tidak akan merampok uang rakyat dan tidak akan membentengi diri dari kritik," ujar Grace.

Pemilu 2019

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, PSI sudah menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk meneruskan kepemimpinan dua periode.

Sementara dalam pemilu legislatif, sebagai pendatang baru, PSI memasang target cukup tinggi, yakni minimal 20 persen kursi DPR.

Dengan demikian, PSI bisa melewati ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu. PSI juga berharap bisa mengusung calon presiden sendiri pada pemilu berikutnya.

"Karena presidential threshold berdasarkan UU Pemilu 20 persen, PSI menargetkan untuk bisa meraih 20 persen kursi," kata Grace, Selasa (10/9/2017).

Grace mengakui, sebagai partai politik baru, target tersebut sangat ambisius. Namun, ia optimistis target tersebut bisa tercapai di tengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap partai lama.

Meski demikian, survei terakhir yang dirilis berbagai lembaga menyatakan bahwa suara PSI masih berada di kisaran 1 persen.

Survei terakhir Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas PSI masih 1,1 persen. Angka ini sudah melampaui elektabilitas partai yang lebih dulu berkiprah, seperti PBB dan PKPI. 

Kompas TV Bagaimana kejutan yang diberikan partai politik baru dalam pesta demokrasi 2018 dan Pilpres 2019?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com