Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Janji Akan Audit Dana Publik yang Diterima

Kompas.com - 19/01/2018, 23:58 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, sumbangan dana yang diterima partainya dari para donatur akan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

PSI menjamin ada audit yang akan dilakukan setiap tahun.

"Seluruh dana yang terkumpul dan penggunaannnya akan diaudit oleh auditor eksternal, diaudit setahun sekali, dan akan kami pertanggungjawabkan ke publik. Mereka yang sumbang akan tahu kami pakai buat apa," ujar Grace di Metro Coffee, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Menurut Grace, alokasi penggunaan dana penting diketahui oleh para donatur yang telah menyisihkan uang untuk PSI. 

"Pendanaan publik kalau enggak jelas penggunaannya untuk apa dan enggak diawasi, dipertanggungjawabkan ke publik akan lost juga," ucap Grace.

Baca juga: PSI Targetkan Dapat Sumbangan Rp 1 Triliun dari 1 Juta Donatur Setiap Tahun

Oleh karena itu, ia mengatakan, akan ada audit secara berkala. Hasil audit akan diunggah ke situs PSI dan dipublikasi melalui media massa.

"Di website PSI, kami akan lakukan terus menerus selama PSI ada, seluruh dana yang terkumpul sekaligus penggunaannya akan diaudit. Kami juga akan undang media, tapi tidak pasang iklan," kata Grace.

Grace juga menjamin kerahasiaan para donatur yang memberikan sumbangannya untuk PSI.

"Sumber dana yang memberikan, dijaga kerahasiaannya. Nanti yang diumumkan hasil auditnya, bukan list namanya. Kami harus jaga privasi orang yang sumbang," kata dia.

Baca juga : PSI Galang Dana Publik untuk Operasional Partai dan Biaya Caleg

Dalam acara penggalangan dana bertajuk "donasi solidaritas" malam ini, total dana yang terkumpul mencapai Rp. 2.484.555.889.

PSI juga telah meluncurkan kartu "Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi (SAKTI)" untuk menggalang dana publik.

Publik bisa ikut menyumbang PSI dengan turut membeli kartu Sakti.

Besarnya sumbangan mulai dari Rp 25.000, Rp 100.000, Rp 1.000.000, Rp 10.000.000, Rp 100.000.000, Rp 1.000.000.000 per tahun.

Kompas TV 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah bagaimana era generasi milenial memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com