PDI-P Akan Ajak Partai Pendatang Baru Konsolidasi Soal Capres-Cawapres

Kompas.com - 17/02/2018, 20:17 WIB
Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristianto saat menjadi saksi kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu  (7/2/2018). Kompas.com/David Oliver PurbaSekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristianto saat menjadi saksi kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan membuka kemungkinan berkonsolidasi dengan partai-partai yang baru bergabung dalam Pemilu 2019.

Ada empat partai pendatang baru yang meramaikan kontestasi politik tahun depan, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

"Termasuk partai-partai baru tentu saja dialog akan dilakukan, mengingat spirit PDI-P adalah semangat gotong royong," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Hasto mengatakan, Indonesia dibangun dengan sejarah panjang perjuangan bersama berbagai elemen.


Oleh karena itu, komunikasi politik juga akan dibangun dengan semua pihak. Namun, mengenai pasangan calon presiden dan wakilnya yang diusung PDI-P masih menjadi misteri.

(Baca juga: Tanggapan PDI-P terkait Isu Politik yang Menerpanya di Pilkada Jateng)

Menurut Hasto, hal tersebut akan disampaikan pada momentum yang tepat.

"Hal itu menjadi kewenangan bu Megawati," kata Hasto.

Hasto mengatakan, tradisi yang dibangun Ketua Umum PDI-P itu yakni selalu memberi kesempatan pada kepala daerah, termasuk presiden yang mempu membangun komitmen kerakyatan.

Hasto mencontohkan Presiden Joko Widodo yang sering blusukan di tengah rakyat.

"Kita tahu respon, dukungan, antusiasme rakyat tersebut sehingga itu jadi sinyal baik bahwa pemimpin sejatinya mendapat dukungan dari rakyat sebagai pihak dengan mandat tertinggi untuk menentukan calon pemimpin," kata Hasto.

Hasto mengatakan, partai politik pengusung pemerintah saat ini juga masing-masing sedang melakukan konsolidasi internal. Beberapa partai pendukung tengah berbenah di internal dalam pergantian struktural.

"Komunikasi politik akan kami lakukan setelah verifikasi parpol dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dukungan kami kepada pemerintahan Jokowi," kata Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X