Kompas.com - 17/02/2018, 13:41 WIB
Kuasa Hukum pemohon uji materi terkait UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, Irman Putra Sidin saat ditemui usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017). Fachri FachrudinKuasa Hukum pemohon uji materi terkait UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, Irman Putra Sidin saat ditemui usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) resmi diajukan uji materi ke Mahakamah Konstitusi.

Oleh para penggugat, undang-undang tersebut dinilai berlawanan dengan konstitusi warga negara.

Bahkan, beberapa pasal dalam UU MD3 dinilai menyerupai aturan yang dibuat pada masa Orde Baru.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irman Putra Sidin dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

"Seperti kekuatan yang kami tentang sebelum demokrasi. Keraguan ini perlu kami verifikasi secara konstitusional," kata Irman.

(Baca juga : Pengamat: UU MD3 Memang seperti Zaman Feodal)

Beberapa persoalan, menurut Irman, terkait pasal pemanggilan paksa, hak imunitas anggota DPR dan pasal tentang langkah hukum pada setiap orang yang dianggap menghina dan merendahkan DPR dan anggota DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahli hukum tata negara itu menilai, berlakunya pasal tersebut merugikan hak masyarakat.

Menurut Irman, masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa anggota Dewan yang mereka pilih, justru memberikan ancaman hukum kepada masyarakat.

Apalagi, sebelumnya masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada partai politik.

(Baca juga : Presiden PKS Minta Maaf atas Pengesahan Salah Satu Pasal UU MD3)

Irman mengatakan, bisa jadi sebenarnya DPR berniat baik dalam membuat undang-undang.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Nasional
Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Nasional
PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

Nasional
Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X