Kompas.com - 15/02/2018, 18:56 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017). Fachri FachrudinGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melayangkan permohonan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materi tersebut diterima pada Rabu (14/2/2018) dengan Nomor Tanda Terima Pendaftaran 1756/PAN.MK/II/2018.

"Iya benar. MK sudah menerima permohonan dimaksud kemarin," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Ada tiga pasal yang dimohonkan uji materi, yakni pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).

Baca juga : Dalam 24 Jam, Petisi Tolak Revisi UU MD3 Tembus 117.000 Dukungan

Kuasa hukum dari para pemohon, Irmanputra Sidin menerangkan tiga pasal tersebut melalui keterangan tertulisnya kepada media.

Pertama, pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur mengenai pemanggilan paksa terhadap rekan kerja yang mangkir hadir dalam rapat di DPR. Bunyi pasal tersebut

"Pemanggilan paksa pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat," kata dia.

Kedua, pasal 122 huruf k mengatur tentang hak DPR dalam mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya.

"Pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip perwakilan melalui pemilu, sebagaimana diatur konstitusi serta bertentangan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR itu sendiri," kata dia.

Baca juga : Menyelami UU MD3, Di Mana Logikanya?

Kata Irman, fungsi DPR bukanlah untuk melakukan langkah hukum, tetapi fungsinya hanya membentuk sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum termasuk anggaran.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

Nasional
Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Nasional
Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Nasional
Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Nasional
Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Nasional
Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Nasional
Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Nasional
Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Nasional
Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Nasional
Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X