"Revisi UU MD3 Ditujukan untuk Mempertebal Proteksi Anggota DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, seharusnya pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) juga melibatkan masyarakat.

Sebab, UU tersebut mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga negara Indonesia.

Alih-alih mewujudkan cita-cita nasional dan melindungi warga negara, revisi UU MD3 dianggap hanya untuk melindungi kepentingan anggota Dewan dan sebagai tameng agar mereka tidak diusik.

"Proses legislasi yang ekslusif tanpa partisipasi warga ini telah membuktikan bahwa revisi UU MD3 hanya ditujukan untuk mempertebal proteksi dan memenuhi kepentingan diri anggota DPR," ujar Hendardi melalui siaran pers, Kamis (15/2/2018).

Baca juga: Dalam 24 Jam, Petisi Tolak Revisi UU MD3 Tembus 117.000 Dukungan

Hendardi menilai, rumusan revisi UU MD3 mengandung banyak pasal kontroversial yang tidak disusun atas dasar argumentasi akademik yang memadai.

Dengan demikian, aturan yang sudah disahkan itu menyalahi prinsip rule of law, merusak makna sistem check and balances, dan bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Melalui undang-undang tersebut, kata Hendardi, DPR menambah kekuasaannya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum.

Bahkan, melampaui kewenangan penegak hukum.

Kekuasaan baru DPR sebagaimana tercantum dalam UU tersebut yakni tidak boleh dikritik baik pribadi maupun status keanggotaannya sebagai anggota dewan, mengikis kewenangan penegak hukum untuk memproses anggota DPR yang bermasalah dengan hukum, memaksa, menyandera, dan memperkarakan pihak-pihak yang tidak memenuhi undangan DPR, hingga bisa menolak orang yang akan memberikan keterangan di DPR.

Baca juga: UU MD3 Dinilai Jauhkan DPR dari Kritik Terkait Korupsi

"DPR juga telah menyulap MKD dari sebelumnya sebagai penegak etik DPR menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, proteksi yang overdosis dalam regulasi tersebut menggambarkan bahwa revisi UU tersebut penuh kompromi. 

Menurut dia, saat demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan partisipasi publik akibat maraknya korupsi dan menguatnya diskursus kontra demokrasi, DPR justru melakukan blunder politik dengan memperkuat imunitas politiknya melalui revisi UU MD3.

Baca juga: UU MD3 Dinilai Tak Sejalan dengan Sikap Jokowi

"DPR telah membangun tembok tebal yang semakin menjauhkan lembaga perwakilan dari publik yang diwakili, sekaligus membuka jalan menuju kelembagaan DPR yang lebih koruptif," kata Hendardi.

Hendardi menganggap UU MD3 mengonfirmasi bahwa salah satu problem serius stagnasi bahkan menurunnya kualitas demokrasi adalah kegagalan parlemen dalam mereprentasikan kehendak dan kepentingan rakyat.

"Perlu ada konsolidasi masyarakat sipil untuk melawan UU MD3 demi menyelamatkan demokrasi Indonesia dari kemunduran besar justru di usianya yang memasuki dua dekade ini," kata dia.