Jika Tak Patuh Rekomendasi Pansus Angket, KPK Diancam Hak DPR Lainnya - Kompas.com

Jika Tak Patuh Rekomendasi Pansus Angket, KPK Diancam Hak DPR Lainnya

Kompas.com - 14/02/2018, 18:19 WIB
Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Angket Arsul Sani mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) wajib mematuhi seluruh rekomendasi Pansus.

Menurut dia, hal itu telah diatur melalui Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), di mana rekomendasi yang dirumuskan DPR dalam setiap rapat bersama mitra kerja bersifat mengikat.

"Saya kira begini, kita kembali pada prinsip Undang-Undang MD3, kan setiap kami rapat kerja atau rapat dengar pendapat selalu kan ada kesimpulan. Kesimpulan itu kan bisa berisi rekomendasi. Itu saja wajib dan mengikat untuk dilaksanakan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Saat kembali ditanya ihwal kewajiban KPK mematuhi rekomendasi Pansus Angket, Arsul menjawab KPK harus mematuhinya.

"Betul, sebagaimana wajib dan mengikat mitra kerja DPR yang lain," kata politisi PPP ini.

(Baca juga: Pengamat: Rekomendasi Pansus Soal Lembaga Pengawas Independen KPK Tidak Jelas)

Ia menambahkan, jika nantinya KPK tak menjalankan rekomendasi Pansus, DPR justru bisa mempermasalahkannya melalui hak DPR lainnya.

"Kalau tidak dilaksanakan maka DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya lagi, apakah hak interpelasi, hak angket lagi, atau hak mengajukan pertanyaan. Itu bisa," kata Arsul.

KPK sempat melayangkan surat balasan terhadap draf rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket yang dikirimkan DPR.

Surat balasan KPK tersebut dibacakan oleh Agun Gunandjar Sudarsa dalam rapat paripurna pengesahan rekomendasi Pansus Angket selaku ketua.

(Baca juga: Kirim Surat ke DPR, KPK Tak Sepenuhnya Setuju Rekomendasi Pansus)

Dalam surat tersebut, Agun membacakan KPK juga menghormati rekomendasi Pansus Angket meskipun tidak sepenuhnya sepakat.

"Meskipun demikian perlu kami sampaikan bahwa KPK tidak sepenuhnya setuju terhadap laporan yang disampaikan Pansus Angket KPK, walaupun kami sependapat dengan beberapa rekomendasi Pansus," kata Agun masih membaca surat KPK.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai bahwa Pansus Angket KPK tetap tidak sah.

Pendapat ini disampaikan Mahfud meski MK sudah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dapat menjadi obyek hak angket DPR.

Mahfud menegaskan, putusan MK tersebut tidak berarti apa-apa. Sebab, pembentukan Pansus Angket KPK sendiri telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 201 Ayat (2)yang menyebutkan bahwa keanggotaan Pansus Angket terdiri dari semua unsur fraksi yang ada di DPR.

(Baca juga: Kado MK untuk Pansus Angket KPK Menjelang Paripurna DPR)

Sementara, dalam Pansus Angket KPK, ada sejumlah fraksi yang tidak ikut ambil bagian, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Mahfud juga menilai, putusan MK yang diketok pada Kamis (8/2/2018) kemarin tidak bisa berlaku surut. Putusan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif yang merupakan obyek hak angket baru bisa diberlakukan ke depan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X