Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS dan Demokrat Tak Bertanggung Jawab atas Rekomendasi Pansus Angket KPK

Kompas.com - 14/02/2018, 16:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS dan Demokrat di DPR menyatakan tak ikut bertanggung jawab terhadap rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada rapat paripurna, Rabu (14/2/2018).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pansus selama menginvestigasi KPK.

Namun, karena sejak awal PKS menolak adanya hak angket, maka fraksinya tak mau berkomentar soal rekomendasi Pansus.

"Sejak awal PKS tak setuju dengan Pansus Angket dan tak utus anggota ke Pansus Angket dan tak bahas Pansus angket. Untuk jaga konsistensi PKS tak akan berikan pendapat," kata Jazuli sebelum rapat paripurna berakhir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

(baca: Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK)

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Ia menghargai kerja Pansus selama tiga masa sidang ini.

Ia menilai, Pansus telah menjalankan tugasnya dengan baik.

(Baca juga : Pansus Rekomendasikan Pengawas Independen, Ini Jawaban KPK)

Karena itu, fraksinya menolak menyatakan pendapat terkait rekomendasi yang dihasilkan Pansus Angket terhadap KPK.

"Pada kesempatan ini sebagai bentuk konsistensi sikap kami sejak awal, kami berpendapat tak setuju dan tak kirim wakil kami. Dengan kerendahan hati tanpa kurangi rasa hormat, Fraksi Partai Demokrat tak ikut jadi bagian untuk ambil tanggung jawab," papar Didik.

Pansus Angket KPK sebelumnya merekomendasikan sejumlah hal untuk KPK. Salah satunya, meminta pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Kompas TV Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com