F-PKS dan Demokrat Tak Bertanggung Jawab atas Rekomendasi Pansus Angket KPK - Kompas.com

F-PKS dan Demokrat Tak Bertanggung Jawab atas Rekomendasi Pansus Angket KPK

Kompas.com - 14/02/2018, 16:08 WIB
Pembacaan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pembacaan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS dan Demokrat di DPR menyatakan tak ikut bertanggung jawab terhadap rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada rapat paripurna, Rabu (14/2/2018).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pansus selama menginvestigasi KPK.

Namun, karena sejak awal PKS menolak adanya hak angket, maka fraksinya tak mau berkomentar soal rekomendasi Pansus.

"Sejak awal PKS tak setuju dengan Pansus Angket dan tak utus anggota ke Pansus Angket dan tak bahas Pansus angket. Untuk jaga konsistensi PKS tak akan berikan pendapat," kata Jazuli sebelum rapat paripurna berakhir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

(baca: Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK)

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Ia menghargai kerja Pansus selama tiga masa sidang ini.

Ia menilai, Pansus telah menjalankan tugasnya dengan baik.

(Baca juga : Pansus Rekomendasikan Pengawas Independen, Ini Jawaban KPK)

Karena itu, fraksinya menolak menyatakan pendapat terkait rekomendasi yang dihasilkan Pansus Angket terhadap KPK.

"Pada kesempatan ini sebagai bentuk konsistensi sikap kami sejak awal, kami berpendapat tak setuju dan tak kirim wakil kami. Dengan kerendahan hati tanpa kurangi rasa hormat, Fraksi Partai Demokrat tak ikut jadi bagian untuk ambil tanggung jawab," papar Didik.

Pansus Angket KPK sebelumnya merekomendasikan sejumlah hal untuk KPK. Salah satunya, meminta pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Kompas TV Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X