Pengamat: Rekomendasi Pansus Soal Lembaga Pengawas Independen KPK Tidak Jelas

Kompas.com - 14/02/2018, 17:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril menilai rekomendasi Pansus Angket agar KPK membentuk lembaga pengawas independen tidak jelas fungsi dan urgensinya.

"Kan begini, untuk lembaga pengawas (independen) ini kan enggak jelas juga ya urgensi pembentukannya," kata Oce, saat dihubungi, Rabu (14/2/2018).

Oce mengatakan, KPK sebetulnya sudah punya sistem pengawasan. Misalnya, dalam hal pengawasan keuangan KPK diawasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian dalam hal politik, lanjut Oce, KPK diawasi oleh DPR. Kerja-kerja penindakan KPK secara yudisial menurut dia sudah diawasi oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tipikor atau melalui mekanisme praperadilan.

Baca juga : Ada Konflik Internal di KPK, Alasan Pansus Angket Rekomendasikan Lembaga Pengawas

"Secara etik, dia sudah punya komite etik. Di KPK juga dia sudah punya dewan penasihat, jadi fugsinya apa dewan (lembaga) pengawas (independen) itu, enggak jelas," ujar Oce.

Dia mengatakan, jika tujuannya untuk mengawasi para komisioner KPK, maka akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, dia khawatir lembaga pengawas independen akan mengintervensi lima komisioner KPK dalam mengambil keputusan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Keputusan di KPK, kan sudah diserahkan ke lima komisioner yang dipilih berdasarkan undang-undang. Jadi ya dipercayakan kepada kolektif kolegialnya lima komisioner," ujar Oce.

Pembentukan lembaga pengawas independen juga menurut dia tidak ada dasar hukumnya. Sebab, di Undang-Undang KPK tidak diatur mengenai hal tersebut. Karenanya, dia menilai akan banyak problem bila KPK harus membentuk lembaga pengawas independen.

Baca juga : Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket terhadap KPK

"Di sisi dasar hukum nanti bermasalah karena enggak disebutkan di udang-undang (KPK), dari sisi pelaksanaan nanti bisa juga jadi masalah karena nanti berbenturan dengan pimpinan KPK, tumpang tindih dengan KPK atau dengan sistem pengawasan yang sudah ada," ujar Oce.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa sebelumnya menuturkan bahwa lembaga pengawasan independen tersebut diatur sendiri oleh KPK yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal.

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances," ujar Agun saat membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Agun menuturkan, penempatan pengawasan internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik.

Menurut Agun, perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Kompas TV Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.