Kepala Bakamla Beda Keterangan dengan Anak Buah soal Instruksi "Fee"

Kompas.com - 31/01/2018, 15:14 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo dan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo dan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo memberi keterangan yang berbeda dengan dua mantan anak buahnya yang lebih dulu bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Beda keterangan itu terkait instruksi menerima uang (fee) dari perusahaan pemenang lelang proyek di Bakamla.

Menurut Arie, ia tidak pernah memerintahkan anak buahya untuk menerima uang dari PT Melati Technofo Indonesia. Hal itu dikatakan Arie saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan.

"Saya tidak pernah memerintahkan itu," kata Arie.

(Baca juga: Keterlibatan Kepala Bakamla Disebut dalam Pertimbangan Vonis Hakim)

Menurut Arie, awalnya ia mendapat informasi dari Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bahwa ada anak buahnya yang menerima uang dari perusahaan rekanan.

Arie kemudian memerintahkan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi untuk memeriksa kebenaran informasi itu.

Selain itu, menurut Arie, ia menanyakan langsung kepada staf pribadinya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi mengenai hal itu.

"Ali Fahmi saya datangi, saya tanya, apa betul dia imingi pejabat saya untuk terima sesuatu. Ali bilang, 'Saya enggak tahu, mungkin staf Bapak minta-minta sendiri'," kata Arie.

(Baca juga: Terdakwa Akui Minta dan Terima Uang atas Perintah Kepala Bakamla)

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo mengatakan, ia awalny ditunjuk oleh Kepala Bakamla sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan satelit monitoring.

Padahal, menurut Bambang, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurut Bambang, suatu saat ia dipanggil oleh Kepala Bakamla Arie Soedewo. Ia diberitahu bahwa pekerjaannya cukup berat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X