Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Terima Suap Bakamla, Eva Sundari Duga Namanya Dicatut

Kompas.com - 24/01/2018, 20:55 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah keras telah menerima suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (24/1/2018), nama Eva Sundari disebut menerima uang suap proyek di Bakamla.

"Saya tidak pernah mengetahui rencana, diajak rapat, ataupun melakukan lobi-lobi," ujar Eva Sundari kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Esa, Fahmi Darmawansyah, dalam BAP-nya mengatakan, ia menyerahkan uang Rp 24 miliar untuk mengurus proyek Bakamla dan diberikan kepada staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi

Kemudian, uang itu disalurkan untuk Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari, Komisi I DPR Fayakhun Andriadi, Komisi XI DPR Bertus Merlas dan Donny Imam Priambodo, Wisnu dari Bappenas, dan pihak di Direktorat Jenderal Anggaran.

(Baca: Eva Sundari, Fayakhun, dan Bertus Disebut Terima Suap Proyek di Bakamla)

Eva tak habis pikir namanya disebut dalam BAP Fahmi, apalagi melakukan lobi untuk proyek Bakamla. Di PDI-P kata Eva, dirinya tidak berada di Balitbang namun di bagian kaderisasi.

"Saya tidak punya posisi strategis apa pun di partai maupun di banggar DPR, kecuali anggota biasa di Komisi XI yang tidak ada kaitannya dengan Bakamla," kata Eva.

Ia menduga namanya dicatut oleh Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut Fahmi Darmawansyah menerima uang Rp 24 miliar. Uang itulah yang disebut-sebut disalurkan kepada sejumlah pihak salah satunya yakni kepada Eva Sundari.

"Tampaknya nama saya dicatut saudara Ali Fahmi, tanpa sepengetahuan saya. Jadi tidak ada duit Bakamla yang diberikan saya, (kalau ada) pasti saya tolak," ucap Eva.

Eva berharap penyidik KPK mengikuti aliran uang suap proyek Bakamla. Eva mengatakan bahwa dia siap mengikuti proses hukum kasus suap Bakamla dan mempersilakan KPK memeriksa data harta, termasuk rekeningnya.

Kompas TV Anggaran proyek ini berasal dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com