Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Kalau Ada Pimpinan TNI yang Aneh-aneh, Kritisi...

Kompas.com - 24/01/2018, 18:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat untuk langsung mengkritisi perwira tinggi TNI yang ikut-ikutan dalam politik praktis.

"Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi supaya dia tidak bablas," ujar Moeldoko saat ditemui di Gedung Krida Bakti, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Menurut Moeldoko, sekarang adalah zaman kebebasan dan keterbukaan. Akan tetapi, kebebasan dan keterbukaan itu harus diiringi tanggung jawab dan ketaatan pada peraturan yang ada.

Oleh sebab itu, kritik kepada sesuatu yang dirasa tidak benar dinilai sebagai hal yang sangat wajar.

"Sekarang siapa pun boleh mengoreksi siapa pun. Sepanjang dia tidak taat asas, dia harusnya dikoreksi," ujar Moeldoko.

"Waktu saya menjadi Panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk dapat menerima koreksi dari orang luar agar kita menjadi warrga negara yang semakin dewasa," kata dia.

(Baca juga: Cerita Moeldoko Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2014...)

Namun, ia yakin saat ini tidak ada perwira tinggi TNI yang demikian. Masyarakat pun tidak perlu mencurigai lagi ada perwira tinggi TNI yang bermain politik pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Sudahlah, tidak usah lagi mencurigai TNI. Karena TNI dari dulu sudah kita siapkan mereka secara mental untuk berposisi netral," ujar Moeldoko.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas di Pilkada tahun ini dan Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com