Kompas.com - 07/12/2017, 17:58 WIB
Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAKoordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang beringin itu untuk segara melaksanakan tiga tuntutan sebelum musyawarah nasional luar biasa (munaslub) digelar.

Pertama, GMPG mendesak agar DPP Partai Golkar untuk segara melakukan rapat pleno. Hal itu dinilai penting karena 31 DPD Partai Golkar tingkat provinsi sudah mendorong agar munaslub segara dilakukan.

"Agenda (rapat pleno) harus tunggal, untuk menentukan waktu penyelenggaraan munaslub dan penetapan penyelenggaranya," ujar Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Tuntutan itu, menurut Doli, termasuk waktu pasti Munaslub Partai Golkar, siapa orang-orang yang duduk sebagai penyelenggara dan tempat penyelenggaraan. GMPG menilai, sebelum 20 Desember 2017, Golkar harus sudah memiliki pimpinan baru.

(Baca juga: DPD I Sambangi DPP Partai Golkar Serahkan Permohonan Untuk Munaslub)

Kedua, GMPG menuntut agar penyelengara Munaslub Partai Golkar sebelumnya, tidak lagi ditunjuk menjadi penyelenggara. Hal itu untuk menunjukkan wajah pembaharuan di Partai Golkar.

Apalagi, tutur Doli, penyelenggara munaslub sebelumnya dinilai banyak cacat. Menurut dia, penyelengara munaslub sebelumnya mencoba memanipulasi hasil.

Kecurigaan itu muncul setelah GMPG menemukan dua buku hasil munaslub yang isinya berbeda. Satu buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016, namun satu buku lain sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar dan sudah sampai di DPD-DPD namun isinya berbeda.

"Ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada dihasil munaslub yang asli," kata Doli.

(Baca juga: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?)

Selain itu, GMPG juga menyebut DPP Partai Golkar saat ini banyak melanggar hasil munaslub sebelumnya. Misalnya, soal pengurus DPP yang mencapai 300 orang, padahal berdasarkan hasil munaslub hanya 117 orang.

Ketiga, GMPG menuntut agar DPP mengklarifikasi dan menyelesaikan kasus rangkap jabatan di Partai Golkar. Padahal, dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, kata Doli, tidak diperbolehkan ada rangkap jabatan kepengurusan di Partai Golkar.

"Perubahan dan pembaharuan (yang kami citakan) itu sudah hampir terlihat. Kami ingin mengawal sampai kepemimpinan baru dan penyelengaraan Munaslub menunjukan pembaharuan itu," kata Doli.

Kompas TV Sangat mendesakkah Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

Nasional
Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Nasional
Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Nasional
Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nasional
IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

Nasional
Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Nasional
Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Nasional
Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

Nasional
Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Nasional
OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Nasional
Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.