Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP - Kompas.com

Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP

Kompas.com - 07/12/2017, 17:58 WIB
Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (7/12/2017).Kompas.com/YOGA SUKMANA Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang beringin itu untuk segara melaksanakan tiga tuntutan sebelum musyawarah nasional luar biasa (munaslub) digelar.

Pertama, GMPG mendesak agar DPP Partai Golkar untuk segara melakukan rapat pleno. Hal itu dinilai penting karena 31 DPD Partai Golkar tingkat provinsi sudah mendorong agar munaslub segara dilakukan.

"Agenda (rapat pleno) harus tunggal, untuk menentukan waktu penyelenggaraan munaslub dan penetapan penyelenggaranya," ujar Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Tuntutan itu, menurut Doli, termasuk waktu pasti Munaslub Partai Golkar, siapa orang-orang yang duduk sebagai penyelenggara dan tempat penyelenggaraan. GMPG menilai, sebelum 20 Desember 2017, Golkar harus sudah memiliki pimpinan baru.

(Baca juga: DPD I Sambangi DPP Partai Golkar Serahkan Permohonan Untuk Munaslub)

Kedua, GMPG menuntut agar penyelengara Munaslub Partai Golkar sebelumnya, tidak lagi ditunjuk menjadi penyelenggara. Hal itu untuk menunjukkan wajah pembaharuan di Partai Golkar.

Apalagi, tutur Doli, penyelenggara munaslub sebelumnya dinilai banyak cacat. Menurut dia, penyelengara munaslub sebelumnya mencoba memanipulasi hasil.

Kecurigaan itu muncul setelah GMPG menemukan dua buku hasil munaslub yang isinya berbeda. Satu buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016, namun satu buku lain sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar dan sudah sampai di DPD-DPD namun isinya berbeda.

"Ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada dihasil munaslub yang asli," kata Doli.

(Baca juga: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?)

Selain itu, GMPG juga menyebut DPP Partai Golkar saat ini banyak melanggar hasil munaslub sebelumnya. Misalnya, soal pengurus DPP yang mencapai 300 orang, padahal berdasarkan hasil munaslub hanya 117 orang.

Ketiga, GMPG menuntut agar DPP mengklarifikasi dan menyelesaikan kasus rangkap jabatan di Partai Golkar. Padahal, dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, kata Doli, tidak diperbolehkan ada rangkap jabatan kepengurusan di Partai Golkar.

"Perubahan dan pembaharuan (yang kami citakan) itu sudah hampir terlihat. Kami ingin mengawal sampai kepemimpinan baru dan penyelengaraan Munaslub menunjukan pembaharuan itu," kata Doli.

Kompas TV Sangat mendesakkah Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Regional
'Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap...'

"Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap..."

Megapolitan
Novel Baswedan Kembali ke Singapura, Jalani Perawatan Lanjutan

Novel Baswedan Kembali ke Singapura, Jalani Perawatan Lanjutan

Nasional
Imunisasi akan Dikaitkan dengan Sekolah, KK, SIM, hingga Paspor

Imunisasi akan Dikaitkan dengan Sekolah, KK, SIM, hingga Paspor

Megapolitan
Keamanan Jakarta Fair 2018 Akan Diperketat

Keamanan Jakarta Fair 2018 Akan Diperketat

Megapolitan
Cerita Amien Rais Didatangi Yusril Sehari Sebelum Soeharto Lengser

Cerita Amien Rais Didatangi Yusril Sehari Sebelum Soeharto Lengser

Nasional
Menperin Airlangga: Golkar Bahas Cawapres Setelah Pilkada Serentak

Menperin Airlangga: Golkar Bahas Cawapres Setelah Pilkada Serentak

Regional
Minta Gajinya Dibayar, Seorang PRT Dibunuh Majikannya

Minta Gajinya Dibayar, Seorang PRT Dibunuh Majikannya

Internasional

Close Ads X