Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dito Ariotedjo
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Politik, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Golkar Harus Ramah Milenial

Kompas.com - 06/12/2017, 07:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

GOYANGAN Partai Golkar kian tak berirama. Kasus hukum yang menimpa ketua umum "Partai Beringin", selain menggerus akseptabilitas dan elektabilitas partai, juga menuai duel kepentingan di kalangan internal.

Praperadilan sang ketua berpacu dengan keinginan untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa Partai (Munaslub). Kubu yang menginginkan pergantian kepemimpinan adu cepat dengan yang kubu mempertahankan posisi status quo.

Situasi tak pelak makin hari makin panas. Beringin disorot di sana-sini. Nasibnya di masa depan dijadikan bahan tebak-tebakan oleh para pengamat.

Nama-nama calon pengganti ketua umum diukur-ukur, dipatut-patut, dicocok-cocokan, dan dikait-kaitkan dengan istana, disangkutpautkan dengan si anu dan si anu, lalu digelindingkan ke publik. Maka terjadilah bursa calon ketua.

Di sisi yang lain, hasil survei Politracking terbukti tak berpihak kepada "Pohon Beringin". Angka elektabilitas Golkar hanya tersisa sekira sepuluhan persen. Mendadak penampakan Beringin menjadi semakin kurus kering, tak gagah lagi.

Gerindra dengan manis menyalip dan merebut posisi kedua yang semula diduduki Golkar. Lucunya, tak banyak pihak yang sedang adu kuat di internal membahasnya. Semuanya terlihat sibuk berbicara siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, di dalam tubuh partai.

Memang kepengurusan baru adalah bagian dari masa depan Golkar. Tapi menjaga dan meluaskan kavling pemilih juga tak kalah pentingnya, bahkan bisa menjadi penentu seperti apa wajah Golkar di kemudian hari.

Jadi apa pun yang terjadi di dalam "Partai Beringin", toh terobosan signifikan untuk keluar dari jerat politik yang sedang melanda partai sangat dibutuhkan saat ini.

Dan, saya kira, mengambil peran besar untuk memenangkan hati dan pikiran para pemilih muda, terutama generasi milenial, adalah salah satu solusi kekinian yang dibutuhkan.

Mengapa? Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kaum milenial di Indonesia pada 2017 diperkirakan mencapai 86 juta jiwa atau 32,6 persen dari total penduduk yang sebanyak 261,89 juta jiwa.

Pemilih milenial adalah pemilih yang lahir pada rentang tahun 1981-1999 dan akan berusia antara 20-38 tahun saat Pemilu 2019 diadakan.

Sekali lagi saya tuliskan, jumlahnya mencapai 86 juta jiwa. Semua tentu sepakat bahwa angka tersebut bukanlah angka kecil.

Nah, secara politik, jika dipersentase, 48 persen pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial (Hasanudin Ali, 2017). Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Golkar untuk tidak fokus dan concern pada segmen yang satu ini.

Generasi milenial sering juga disebut sebagai generasi "Digital Native", yakni generasi yang lahir dan tumbuh seiring perkembangan teknologi yang melaju pesat.

Oleh karena itu, generasi milenial cenderung mudah menyesuaikan diri dengan generasi setelahnya yang juga masih disuguhkan teknologi lanjutan dari teknologi-teknologi yang mengawali pertumbuhan generasi milenial.

Berbeda dari generasi X, baby boomers, atau generasi sebelum generasi milenial, segmen ini cenderung agak gagap untuk mengikuti irama generasi-generasi setelahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com