Hasil Penelusuran ICW Terkait Rekam Jejak Hakim Praperadilan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto akan segera digelar pada Kamis (30/11/2017).

Sebelumnya, Novanto pernah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasilnya, Hakim Cepi Iskandar memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah.

Beberapa pekan lalu, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kembali mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, Hakim Kusno yang akan menentukan nasib Setya Novanto.

Baca: KPK Lebih Matang Persiapkan Lawan Novanto di Praperadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan menguji apakah status tersangka yang dijeratkan KPK kepada Setya Novanto sudah sesuai prosedur atau tidak.

Seperti apa rekam jejak hakim Kusno?

Kompas.com/Robertus Belarminus Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP, Kamis (23/11/2017).

"Saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Hakim Kusno tercatat pernah membebaskan empat terdakwa kasus korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum ICW Emerson Yuntho dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/11/2017).

Empat kasus tersebut yakni:

1. Dana Suparta, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

2. Muksin Syech M Zein, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

3. Riyu, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

4. Suhadi Abdullani, perkara korupsi jual beli tanah untuk pembangunan terminal antar negara di belakang Terminal Induk Singkawang (Vonis tanggal 22 Februari 2017)