Kompas.com - 17/11/2017, 22:51 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dibawa keluar dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Jumat (17/11/2017). Setya Novanto dibawa ke RSCM untuk tindakan medis lebih lanjut. ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDOKetua DPR Setya Novanto dibawa keluar dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Jumat (17/11/2017). Setya Novanto dibawa ke RSCM untuk tindakan medis lebih lanjut.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyangkal penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya.

"Statusnya masih tersangka. Tidak ada dia ditahan," ujar Fredrich di Gedung Kencana Rumah Sakit Cipto Kusumo, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

Menurutnya, tak ada landasan hukum yang jelas bagi KPK untuk melakukan penahanan.

"Undang-undang apa yang menyatakan dia harus ditahan? Orang sakit diperiksa aja enggak bisa, apalagi ditahan, jangan mempermainkan hukum," kata Fredrich.

(Baca juga : Novanto Sempat Hilang, KPK Ingatkan yang Menghalangi Penyidikan Bisa Dipidana)

Fredrich pun membantah jika kliennya kerap mangkir dari panggilan KPK.

"Kalau KPK bilang panggilan udah tiga kali itu bisa tunjukkin bukti enggak? Baru satu kali dipanggil tanggal 15 (November 2017) baru mau menghadap, malem udah penangkapan," paparnya.

Kuasa hukum Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi.TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Kuasa hukum Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Sebaliknya, Friedrich mengungkapkan, penyidik KPK mengeluarkan surat perintah penahanan saat Novanto dipindahkan dari RS Medika Permata Indah ke RS Cipto Mangunkusumo Juamat siang tadi.

Friedrich menganggap kejadian itu sebagai hal yang tidak mengenakkan bagi keluarga. Apalagi ia menyebut kondisi Novanto belum memungkinkan menjalani pemeriksaan, bahkan penahanan.

Seperti diketahui, Setya Novanto ditetapkan untuk menjalani masa tahanan sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017.

"Menahan selama 20 hari terhitung 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga : Pembantaran Setya Novanto Tak Menambah Masa Penahanan)

KPK melakukan penahanan karena berdasarkan bukti yang cukup, Novanto bersama pihak lainnya diduga melakukan korupsi pada proyek e-KTP.

Adapun pihak Novanto, termasuk kuasa hukumnya, menolak menandatangani berita acara penahanan dan pembantaran sehingga penyidik KPK dan sejumlah saksi yang menandatanganinya.

KPK juga memberikan salinan berita acara kepada istri Novanto.

Kompas TV Menurut Fahri, masih ada kasus lain yang yang sudah jelas merugikan negara lebih besar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Nasional
Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

Nasional
PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Nasional
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.