Novanto Sempat Hilang, KPK Ingatkan yang Menghalangi Penyidikan Bisa Dipidana

Kompas.com - 17/11/2017, 22:38 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tak segan-segan untuk menindak pihak-pihak yang menyembunyikan, melindungi tersangka, atau menghalang-halangi penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto dikabarkan menghilang saat penyidik KPK menyambangi rumahnya pada Rabu (15/11/2017) malam. Keberadaan Ketua Umum Partai Golkar itu baru diketahui ketika dia diberitakan mengalami kecelakaan mobil, Kamis (16/11/2017) malam.

"Kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi kasus KTP elektronik atau yang lain ada resiko pidana diatur pasal 21 UU Tipikor," kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga : Pembantaran Setya Novanto Tak Menambah Masa Penahanan)

Ia menegaskan, ancaman dalam pasal 21 UU Tipikor mulai 3 tahun sampai dengan 12 tahun.

"Tindak pidana pada pasal ini merupakan tindak pidana serius," ucapnya.

Apalagi, Febri melanjutkan, sudah ada aduan terkait dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan terhadap Novanto. Menurut Febri, aduan tersebut diterima hari ini di bagian pengaduan masyarakat KPK.

Kendati demikian, Febri melanjutkan, pihaknya belum bisa menyampaikan informasi rinci terkait posisi Novanto seminggu belakangan ini. Pengaduan tersebut, menurut Febri masih ditelaah dan dianalisis KPK.

(Baca juga : Pembantaran Penahanan, Tim KPK dan Polri Jaga Ruang Rawat Novanto)

Terkait kontributor Metro TV bernama Hilman, yang disebut mengendarai mobil yang ditumpangi Novanto, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai kornologis rincinya.

Tidak tertutup kemungkinan, lanjut Febri, jika relevan pihak-pihak yang mengetahui kejadian akan dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

"Tentu tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang tahu akan dipanggil sebagai saksi," ujar Febri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X