Kompas.com - 10/11/2017, 18:15 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat menyedihkan karena masih terjadi di era pemerintahan Joko Widodo, presiden yang digadang-gadang sangat pro terhadap tindakan antikorupsi.

Ray mengatakan, dua pimpinan KPK periode sebelumnya sudah dikriminalisasi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kemudian, dua pimpinan KPK saat ini, yaitu Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang, dilaporkan oleh pengacara Ketua DPR Setya Novanto ke Bareskrim Polri.

Langkah ini dikhawatirkan masyarakat sebagai bentuk kriminalisasi karena laporan itu berujung pada keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

"Mungkin perlu diingatkan kepada Pak Jokowi, ini sejarah baru. Di era pemerintahan, dalam masa bakti tiga tahun, empat pimpinan KPK akan dikriminalisasi atau dikriminalisasi," kata Ray dalam sebuah diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

(Baca juga: Kapolri Sempat Tidak Tahu Penerbitan SPDP Kasus Dua Pimpinan KPK)

"Itu tragedi sekaligus rekor yang memalukan bagi Pak Presiden Jokowi," ujar dia.

Menurut Ray Rangkuti, kenyataan ini sangat menyedihkan sampai terjadi di era pemerintahan Jokowi, yang justru digadang-gadang sebagai presiden yang amat pro terhadap tindakan antikorupsi.

Ray mengatakan, berkali-kali Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa dia sangat tidak suka KPK diperlemah. Jokowi juga menyatakan bahwa dia sangat tidak suka tindak pidana korupsi merajalela.

"Tetapi hingga sekarang kita tidak juga melihat satu langkah yang tegas (dari Presiden) untuk memperkuat berbagai pernyataannya itu," ucap Ray.

Ray pun berharap, Presiden Jokowi memberikan sinyal kuat kepada pimpinan KPK bahwa mereka tetap dijaga oleh Presiden selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.