JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat menyedihkan karena masih terjadi di era pemerintahan Joko Widodo, presiden yang digadang-gadang sangat pro terhadap tindakan antikorupsi.

Ray mengatakan, dua pimpinan KPK periode sebelumnya sudah dikriminalisasi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kemudian, dua pimpinan KPK saat ini, yaitu Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang, dilaporkan oleh pengacara Ketua DPR Setya Novanto ke Bareskrim Polri.

Langkah ini dikhawatirkan masyarakat sebagai bentuk kriminalisasi karena laporan itu berujung pada keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ( SPDP).

"Mungkin perlu diingatkan kepada Pak Jokowi, ini sejarah baru. Di era pemerintahan, dalam masa bakti tiga tahun, empat pimpinan KPK akan dikriminalisasi atau dikriminalisasi," kata Ray dalam sebuah diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

(Baca juga: Kapolri Sempat Tidak Tahu Penerbitan SPDP Kasus Dua Pimpinan KPK)

"Itu tragedi sekaligus rekor yang memalukan bagi Pak Presiden Jokowi," ujar dia.

Menurut Ray Rangkuti, kenyataan ini sangat menyedihkan sampai terjadi di era pemerintahan Jokowi, yang justru digadang-gadang sebagai presiden yang amat pro terhadap tindakan antikorupsi.

Ray mengatakan, berkali-kali Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa dia sangat tidak suka KPK diperlemah. Jokowi juga menyatakan bahwa dia sangat tidak suka tindak pidana korupsi merajalela.

"Tetapi hingga sekarang kita tidak juga melihat satu langkah yang tegas (dari Presiden) untuk memperkuat berbagai pernyataannya itu," ucap Ray.

Ray pun berharap, Presiden Jokowi memberikan sinyal kuat kepada pimpinan KPK bahwa mereka tetap dijaga oleh Presiden selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Hal itu juga sekaligus dapat memberikan rasa nyaman bagi semua warga negara yang melakukan aktivitas antikorupsi.

"Karena kriminalisasi ini bukan hanya terjadi pada pimpinan KPK, tetapi terjadi pada banyak aktivis antikorupsi," ujar Ray.

Ray menambahkan, Presiden Jokowi diharapkan tegas terhadap bawahannya, yaitu Polri untuk mengamankan para aktivis antikorupsi, dan tidak ikut-ikutan mengkriminalisasi.

"Ini akan memberikan rasa nyaman bagi warga negara yang berada di barisan antikorupsi, yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh Pak Jokowi, karena itu (antikorupsi) trademark dia," ucap Ray.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya sudah meminta penyidiknya untuk berhati-hati dalam menangani laporan terhadap dua pimpinan KPK.

(Baca: Kapolri Minta Penyidik Berhati-hati Tangani Kasus Dua Pimpinan KPK)

"Ini suatu permasalahan hukum yang menarik. Saya minta penyidik hati-hati betul," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Tito memerintahkan kepada para penyidik untuk kembali meminta keterangan dari saksi ahli terkait kasus ini.

Selain itu, lanjut Tito, penyidik perlu menggali keterangan dari Agus dan Saut.

"Kemungkinan terlapor kita dengarkan pendapatnya, bisa saja. Termasuk terlapor bisa sampaikan dokumen lainnya untuk memperkuat keterangannya," ucap dia.