Anggota Jemaah Ahmadiyah Ajukan Uji Materi ke MK, Apa yang Digugat?

Kompas.com - 11/09/2017, 18:26 WIB
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017). Fachri FachrudinHakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dari berbagai daerah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diwakili oleh kuasa hukumnya, Fitria Sumarni, para pemohon menyampaikan poin-poin permohonan uji materi dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Apa yang dipersoalkan oleh mereka?

Fitria menjelaskan, ketentuan berlakunya Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (P3A/Penodaan Agama) telah merugikan hak konstitusional kliennya.

Mereka berpandangan, pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan sangat luas.

Selanjutnya, pasal tersebut menjadi dasar dari pembuatan Surat Keputusan Bersama terkait dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah (SKB Ahmadiyah) dan SKB tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah menetapkan aturan.

"Ketidakjelasan norma dalam pasal  tersebut yang kemudian dituangkan menjadi SKB dan ditafsirkan oleh Peraturan Daerah menjadikan kerugian yang dialami para pemohon sangat spesifik dan konkret," kata Fitria, kepada majelis sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna.

"Melalui SKB Ahmadiyah yang dijadikan dasar penyegelan bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid, tempat para pemohon biasa beribadah," tambah Fitria.

Selain itu, menurut Fitria, berlakunya Pasal 1, 2, dan 3 UU Penodaan Agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasannya, tidak jelas kapan berakhirnya SKB tersebut.

"Dengan demikian, mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihdapan hukum," kata Fitria.

Fitria meminta MK menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, 2, dan 3 UU Penodaan Agama berlaku bersyarat yang memberikan jaminan hak konstitusional bagi pemohon.

"Pasal 1, 2, 3 UU Penodaan Agama . . . tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaanya," ujar Fitria.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

Nasional
8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X