Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Kompas.com - 23/04/2024, 20:33 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak semua pihak bersatu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan menolak permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin (22/4/2024).

Zulhas menilai, putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat menerima putusan tersebut dan mengakhiri sengketa pilpres yang menguras energi dan waktu.

Meski terdapat hakim MK yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion, Zulhas menilai hal ini wajar saja. Terlebih, putusan MK bersifat lembaga, bukan berasal dari perorangan hakim.

Baca juga: Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

“Saya mengajak seluruh pihak menghormati dan bersatu untuk menatap hari esok,” kata Zulhas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Setelah putusan MK, Zulhas mengajak semua pihak bersatu membangun Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, diperlukan kobalorasi, kerja sama, serta upaya semua pihak untuk memperkuat persatuan.

“Negara sebesar Indonesia tidak bisa dibangun oleh satu kelompok. Oleh karena itu, kita eratkan kembali persaudaraan untuk menatap hari esok lebih baik,” tuturnya.

Terkait jatah menteri di kabinet mendatang, Zulhas menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto. Terlebih, banyak kader PAN yang hebat dan potensial untuk masuk kabinet.

Baca juga: Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Sejauh ini, PAN selalu setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 hingga 2024. Sebagai pembantu presiden terpilih, PAN siap dengan keputusan yang diambil Prabowo.

Zulhas juga tidak keberatan dengan bergabungnya partai di luar koalisi, seperti Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut, kata dia, akan dibicarakan Koalisi Indonesia Maju setelah penetapan calon presiden-calon wakkil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024).

“Setelah penetapan, saya kira akan ada agenda pembicaraan untuk menentukan kondisi selanjutnya. Sampai hari ini memang baru sebatas silaturahmi. PAN ikut arahan presiden terpilih maunya seperti apa. Pan selalu taat pada pemimpin,” kata Zulhas.

Baca juga: Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Hal senada diungkapkan pula oleh Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto. Menurutnya, PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk menambah koalisi kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yandri mengaku tidak tahu berapa jumlah kursi serta nama yang diusung PAN untuk menjadi menteri. Menurutnya, hal itu hanya diketahui Ketum PAN Zulhas.

“Saya menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Ketua Umum PAN. Sejauh ini, Ketum PAN yang berkomunikasi dengan Prabowo,” kata Yandri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com