Fahri: Jangankan Miryam, Presiden Pun Bisa Dipanggil Pansus Angket - Kompas.com

Fahri: Jangankan Miryam, Presiden Pun Bisa Dipanggil Pansus Angket

Kompas.com - 19/06/2017, 11:55 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan DPR dalam menjalankan penyelidikan hak angket dapat memanggil siapapun warga negara Indonesia (WNI) untuk dimintai keterangan.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak mengizinkan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani untuk dihadirkan di Pansus.

"Selama dia masih hidup dia bisa dipanggil oleh DPR. Karena jangankan Miryam, Presiden Republik Indonesia pun boleh dipanggil oleh angket. Tidak ada satu pun WNI yang tidak bisa dipanggil oleh angket," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

"Itu lah kelebihannya angket," sambung dia.

(baca: KPK Tak Akan Izinkan Miryam Hadiri Pansus Angket)

Fahri mengingkatkan, prosedur pemanggilan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelidikan hak angket, DPR memiliki kesempatan untuk melayangkan pemanggilan hingga tiga kali.

Jika Miryam tak hadir setelah tiga kali pemanggilan, maka Politisi Partai Hanura itu akan dipanggil paksa menggunakan bantuan Kepolisian.

Hal itu, kata Fahri, sudah pernah dilakukan pada masa lalu.

"Kami sudah pernah ada kerja sama denga Mabes Polri waktu kasus Century. Ada pemanggilan paksa terhadap saksi, saya kira itu bisa dilanjutkan," tuturnya.

(baca: Pansus Angket KPK Akan Minta Bantuan Polisi untuk Panggil Miryam)

Ketua KPKAgus Rahardjo sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengizinkan Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan pansus hak KPK.

"Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan," kata Agus, Jumat (16/6/2017).

DPR telah mengirim surat ke KPK pada 15 Juni 2017. Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam itu ditujukan kepada Ketua KPK.

Dalam surat tersebut, Pansus Angket KPK meminta agar Miryam dihadirkan pada Senin pukul 14.00. Surat ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

(baca: Fahri Hamzah Usulkan Pansus Angket KPK Juga Undang Megawati dan Yusril)

Miryam diminta pansus untuk hadir guna dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada pansus melalui anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Berdasarkan kajian para pakar, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

(baca: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut sudah diserahkan ke KPK.

Kompas TV Pansus Angket KPK akan Panggil Miryam S. Haryani


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Internasional
Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Internasional
PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

Nasional
Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Nasional
Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Internasional
ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Nasional
Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Megapolitan
Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Megapolitan
PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

Internasional
Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Megapolitan
Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Megapolitan
Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Megapolitan
Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek 'Online' soal Kenaikan Tarif

Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif

Megapolitan
Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Megapolitan
Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Megapolitan

Close Ads X