Kasus E-KTP, KPK Panggil Putri Setya Novanto

Kompas.com - 26/05/2017, 11:42 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, Dwina Michaella, Jumat (26/5/2017).

Dwina akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dwina merupakan putri Ketua DPR RI Setya Novanto. Dwina pernah menggelar pernikahan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Jumat (4/12/2015).

Beberapa pejabat hadir dalam pernikahan itu, seperti Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Sutiyoso, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

PT Murakabi Sejahtera tempat Dwina bekerja sebelumnya disebut sebagai salah satu perusahaan yang bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP. Direktur utama dalam perusahaan tersebut adalah Irvanto Hendra Pambudi.

Dalam persidangan kasus e-KTP, Irvanto mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga mengakui bahwa dia adalah keponakan dari Ketua DPR RI, Setya Novanto.

(Baca juga: Ini yang Didalami KPK dari Kesaksian Keponakan Setya Novanto)

Dalam kasus e-KTP, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi. Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Keduanya disebut mengkoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Dalam 16 kali persidangan, sejumlah saksi mengakui adanya peran Setya Novanto dalam proyek yang menelan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

(Baca juga: Keponakan Setya Novanto Akui "Fee" DPR Loloskan E-KTP Sangat Besar)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X