Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2017, 17:57 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Ade Komarudin menilai tak perlu menggunakan hak angket DPR untuk membenahi kinerja KPK.

Hal itu ia sampaikan menanggapi salah satu alasan pengusul hak angket yang mempermasalahkan KPK karena menyebut sejumlah nama anggota Dewan yang diduga menerima aliran dana e-KTP tanpa klarifikasi.

Ade masuk dalam daftar nama anggota DPR yang diduga turut menerima aliran dana korupsi e-KTP dan merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar.

 

(baca: Bamus Tunda Tindaklanjuti Hak Angket KPK)

Politisi Golkar itu menambahkan, meski namanya saat ini disebut KPK diduga menerima aliran dana e-KTP, ia tidak menginginkan adanya hak angket untuk mengoreksi kesalahan KPK tersebut.

"Kalau emang itu jadi alasan yang diajukan dalam pengajuan hak angket, enggak perlu ada hak angket lah. Tinggal suruh aja KPK klarifikasi," ujar Akom, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Akom, hal tersebut terlalu remeh jika dibenahi lewat hak angket. Sebab, itu masih bisa dibenahi melalui rapat kerja Komisi III DPR.

"Kalau hanya sebatas itu mah, ngapain sih pakai hak angket segala? Masa ngebunuh nyamuk harus pakai meriam, ibaratnya kan gitu," lanjut Akom.

(baca: Pengusul Hak Angket KPK Lobi Fraksi yang Menolak)

Sebelumnya, pada Kamis (18/5/2017), rapat Badan Musyswarah (Bamus) DPR terkait hak angket KPK tak menuai hasil. Alhasil tindak lanjut hak angket tersebut ditunda.

Dalam Bamus tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned menegaskan berdasarkan tata tertib DPR kepanitiaan angket baru bisa terbentuk bila diikuti oleh semua perwakilan fraksi.

Saat ini, sudah ada satu fraksi yang menolak untuk mengirim wakil ke pansus, yakni F-PKS.

Kompas TV DPR Tetap Bentuk Pansus Hak Angket Terhadap KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Nasional
Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Nasional
Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Nasional
Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Nasional
Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Nasional
3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

Nasional
Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Nasional
Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih 'Make Sense'

Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih "Make Sense"

Nasional
Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Nasional
GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

Nasional
Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.