Kompas.com - 08/03/2017, 18:10 WIB
Terdakwa Atut Chosiyah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (6/6/2014). Atut didakwa terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. TRIBUNNEWS / DANY PERMANATerdakwa Atut Chosiyah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (6/6/2014). Atut didakwa terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, disebut pernah membaiat empat kepala dinas di Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan dakwaan jaksa KPK, hal itu dilakukan agar keempat pejabat tersebut patuh dan loyal terhadap Atut. Hal itu juga dilakukan agar keempat kepala dinas tidak membongkar kasus korupsi di Banten yang telah "tercium" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masing-masing pejabat yang dibaiat yakni Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Suhardja, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Iing Suwargi.

Kemudian, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Sutadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina.

Pada Oktober 2013, KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Atut agar tidak bepergian ke luar negeri. Saat itu, Atut telah terindikasi kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemprov Banten.

Atas permintaan KPK itu, Atut disebut panik dan membuat beberapa kali pertemuan di sebuah apartemen di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dihadiri empat kepala dinas dan pejabat struktural di lingkungan Pemprov Banten.

"Terdakwa meminta janji setia atau baiat kepada mereka yang hadir," kata jaksa Rony Yusuf saat membacakan surat dakwaan Atut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Atut juga disebut jaksa KPK telah mengadakan pertemuan di ruang rapat Gubernur Banten. Rapat itu kembali dihadiri beberapa kepala dinas.

Atut meminta dokumen-dokumen yang dianggap membahayakan agar diamankan. Atut juga mengancam akan melaporkan anak buahnya kepada penegak hukum, sehingga bawahannya tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya.

Atut didakwa merugikan negara Rp 79 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Ia juga didakwa memeras empat kepala dinas di Pemprov Banten sebesar Rp 500 juta.

(Baca juga: Atut Chosiyah Didakwa Memeras Empat Kepala Dinas di Banten)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Nasional
Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.