Kompas.com - 13/02/2017, 13:37 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan terkait Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017). Kristian ErdiantoKapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan terkait Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya dan pihak penyelenggara pilkada untuk mengawasi potensi kerawanan, seperti intimidasi dan kampanye hitam, jelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Tito menuturkan, Polri telah menerima informasi adanya aksi intimidasi dalam bentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.

"Hari ini saya minta pada Kapolda, Pangdam, Panwaslu dan KPU, supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi kerawanan," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Contoh, kami dapat info pada 15 Februari akan ada massa yang mengajak ramai-ramai mencoblos paslon tertentu dari tempat ibadah," kata dia.

Tito menuturkan, segala bentuk pemaksaan atau pesan intimidasi merupakan pelanggaran hukum. Kepolisian tidak akan segan menindak siapa pun yang melakukan hal tersebut.

Menurut Tito, kepolisian akan memperkuat penjagaan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah adanya intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Hal tersebut untuk menjamin pemilih bisa bebas menentukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa intimidasi.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk perkuat pengamanan TPS dan melakukan tindakan tegas bila ada pelanggaran hukum. Kami ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia," kata Tito.

(Baca juga: Kapolri Berharap Pilkada Tak Sampai Merusak Keutuhan Bangsa)

Selain itu, terkait adanya kampanye hitam, Tito memastikan polisi bersama Panwaslu, akan melakukan penelusuran dan penegakan hukum.

Di sisi lain dia juga meminta masyarakat tidak mudah memercayai segala informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi. Menurut dia, intensitas penyebaran berita hoax dan fitnah semakin meningkat jelang masa pencoblosan.

"Masyarakat jangan mudah untuk mencerna apa yang ada di media. Tolong lihat betul, klarifikasi, tabayyun, dari sumber-sumber lain benar atau tidak. Tapi prinsipnya sekali lagi, kita kembalikan untuk pihak paslon yang sekarang berkompetisi, silakan berkompetisi secara sehat," ucap Tito.

(Baca juga: Kapolri Akui Terjadi Polarisasi di Masyarakat Jelang Pilkada)

Sementara dari segi pengamanan, kata Tito, jumlah personel Polri yang akan dikerahkan mencapai 430.000 orang di 101 daerah.

Fokus pengamanan ditujukan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Jakarta, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Banten.

Kompas TV Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017. Seperti yang dilakukan oleh KPU Jakarta Barat. Salah satunya dengan membentangkan spanduk berisi ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu, mereka juga membagikan stiker dan pin sebagai bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini sebagai salah satu cara KPU untuk menekan angka golput yang masih tinggi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.