Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II DPR Dorong Pilkada Serentak Tak Hanya Semarak di DKI Jakarta

Kompas.com - 13/01/2017, 17:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun, kesemarakannya dianggap masih belum terlihat.

Lebih dari itu, perhatian masyarakat cenderung terpusat pada satu daerah, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga pemberitaan pilkada di 100 daerah lainnya dianggap masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Lukman Edy berharap pemerintah daerah mampu mendorong agar sosialisasi pilkada ke depannya bisa lebih semarak.

"Kami ingin lihat juga ada enggak upaya pemda melakukan itu," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Jika sosialisasi minim, Lukman mengkhawatirkan pada Pilkada 2017 akan kembali terjadi penurunan tingkat partisipasi publik.

Jika masyarakat semakin tidak peduli terhadap proses demokrasi seperti gelaran pilkada, kata Lukman, maka semua pihak bertanggung jawab. Mulai dari partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga media.

Padahal, Komisi II telah mengubah sejumlah norma pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait kewajiban pemda melakukan sosialisasi pilkada. Selain itu, UU juga memperbolehkan pasangan calon mencetak APK.

(Baca: Suara Lirih 100 Daerah untuk Pilkada 2017)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, sejumlah upaya telah didorong agar semarak pilkada tak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga terjadi di 100 daerah lainnya.

Misalnya, dengan mendorong sosialisasi yang lebih masif serta memberikan anggaran yang cukup kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar terus mengupayakan partisipasi masyarakat.

"Kami harap partai politik juga bantu. Media, ormas. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan Pilkada di 101 daerah," ucap Riza.

Kompas TV Ada Aplikasi Android untuk Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com