Kompas.com - 03/02/2017, 16:09 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tak bisa melarang penggunaan hak angket yang digulirkan di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan penyadaan yang terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyno.

Pemerintah tak bisa melarangnya lantaran hak angket merupakan hak yang dimiliki DPR.

“Hak DPR itu memiliki beberapa hak, hak angket lah, macam-macam lah,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (3/2/2017).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menanggapi langkah Fraksi Demokrat di DPR menggulirkan hak angket. Hak angket itu digalang untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: Selidiki Dugaan Penyadapan ke SBY, Demokrat Galang Hak Angket)

Wapres mengatakan, sepanjang ada 25 anggota Dewan dari lintas fraksi yang turut mengusulkan usulan tersebut, maka angket dapat dilanjutkan. Namun, untuk diketahui, usulan itu perlu disetujui lebih dari 50 plus satu anggota DPR dalam rapat paripurna.

“Jadi pemerintah tentu tak bisa menghalangi penggunaan hak itu selama memenuhi syarat. Dan itu biasa saja, karena itu hak bertannya. Nanti, pemerintah akan menjawabnya tidak mengetahui (penyadapan), tidak terlibat,” ujar dia.

Lebih jauh, Wapres menyerahkan, sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Apalagi tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama tidak menjelaskan asal muasal bukti percakapan SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang mereka miliki.

(Baca: Istana: Pengacara Ahok Tak Bicara Penyadapan, Kata Siapa SBY Disadap?)

“Pengetahuan itu bisa penyadapan, bisa juga saksi, bisa juga laporan atau orang. Jadi kita tidak tahu apakah itu benar penyadapan atau itu kesaksian mungkin orang dekatnya bicara,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengatakan, hak angket tersebut saat ini sudah digulirkan kepada anggota lintas fraksi.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa penggalangan hak angket ini adalah sikap resmi partainya. SBY sebelumnya merasa komunikasinya di telepon disadap.

Perasaan SBY itu muncul sebagai reaksi atas fakta persidangan kasus Ahok yang disangka menodai agama. Dalam persidangan, tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti soal komunikasi antara SBY dan Ma’ruf Amin. Komunikasi tersebut berisi tentang permintaan SBY agar fatwa penistaan agama dikeluarkan terhadap pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Kompas TV Sidang ke-8 Kasus Penodaan Agama Hadirkan Ketua MUI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dolomani Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI Didominasi Warna Merah

Dolomani Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI Didominasi Warna Merah

Nasional
Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang 'Take It For Granted'

Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang "Take It For Granted"

Nasional
Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Konstitusionalitas Mempidana Gelandangan

Nasional
Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Link Siaran Langsung Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Nasional
Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Upacara HUT Ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Nasional
Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Nasional
Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Nasional
Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nasional
Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Nasional
Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

Nasional
PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.