Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?

Kompas.com - 02/09/2016, 14:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV DPR Belum Terima Surat Pergantian Kepala BIN

Pertama, jabatan Kapolri merupakan jabatan strategis. Menyangkut kepentingan publik secara langsung, baik sisi pelayanan hingga keamanan.

Oleh sebab itu, ketika posisi Kapolri diserahkan pada seseorang yang bermasalah secara hukum, maka publik meresponsnya dengan cepat.

Sementara, posisi Kepala BIN dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Kerja-kerjanya senyap dan rahasia sehingga resistensi dari masyarakat dipastikan berkurang. "Karena jabatan Kepala BIN berbeda dengan Polri, sehingga publik tik terlalu mempersoalkan," ujar Siti.

Kedua, Siti beranggapan bahwa seluruh unsur politik di negara ini sudah berada di kendali Presiden.

Artinya kecil kemungkinan ada 'manuver' kekuatan politik tertentu yang dapat menggagalkan penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Apalagi, Siti meyakini bahwa penunjukkan Budi sebagai pengganti Sutiyoso tak mungkin 'gratis'.

"Kalau dicari, semua jabatan lembaga tinggi negara itu jabatan politik. Apa jabatan politik tidak diperoleh dengan cara-cara politik? Naif kalau kita bilang tidak. Artinya pasti ada kompensasi dari keputusan ini sehingga semua merasa saling puas, tidak ada yang protes," ujar Siti.

(Baca: "Keunggulan Budi Gunawan Dimana Sehingga Jadi Kepala BIN?")

Ketiga, tidak ada alasan untuk menolak Budi saat ini. Dari sisi perkara yang pernah dituduhkan kepadanya misalnya.

Siti menganggap, sudah ada proses hukum yang legal menyatakan bahwa Budi 'clear' tidak terlibat dalam perkara menerima gratifikasi.

"Apakah rekening gendut masih dipersoalkan? Menurut saya dengan serangkaian proses hukum, sudah ada pernyataan bahwa dia 'clear'. Jadi ya sudah, tinggal bekerja baik saja dia," ujar Siti.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirim surat penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, Jumat pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno seusai mengantar surat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan.

(Baca: Trimedya: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Tak Ada Permintaan PDI-P)

Saat ini, Budi diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Sementara posisi Kepala BIN saat ini masih dijabat Sutiyoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com