Ketika Partai Berburu Relawan

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan di bidang politik punya modal awal untuk terjun lebih jauh dalam berpolitik.

Selain bergantung pada kemauan individual relawan, partai politik juga punya andil untuk memuluskan proses "terjun" lebih jauh tersebut.

Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015, Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sibuk berkampanye.

Namun, alih-alih berkampanye untuk pasangan calon pada pilkada di satu daerah, Grace mendorong netizen atau pengguna internet menyukseskan gerakan kerelawanan Kawal Pilkada 2015.

Gerakan berkerumun lewat laman kawalpilkada.id, inisiatif dari Khairul Anshar, warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura, itu bertujuan mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara ataupun profil calon kepala daerah.

Kini, Grace juga mendukung Teman Ahok yang mendorong Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk bertarung lewat jalur perseorangan di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami mau membantu karena gerakan itu luar biasa. Buat kami, praktik politik sehat itu orang harus berpartisipasi, harus ada semangat kerelawanan," kata Grace, pekan lalu.

Gerakan berbasis kerelawanan yang belakangan muncul dalam berbagai bentuk di Indonesia dinilai Grace sebagai peluang untuk pembenahan partai politik.

PSI, sebagai partai yang masih berjuang untuk lolos verifikasi, menyasar orang-orang itu. Karena itu pula, mereka "menginstitusionalisasikan" kerelawanan dalam kultur organisasi PSI.

Di laman PSI, selain pilihan mendaftar sebagai anggota partai, juga ada pilihan mendaftar sebagai sukarelawan. Grace mengklaim sejauh ini sudah ada 2.000 orang yang mendaftar sebagai relawan PSI.

Harapannya, sukarelawan yang tertarik dengan ideologi dan nilai-nilai partai setelah terlibat dalam aktivitas bisa naik ke jenjang anggota. Sementara mereka yang punya komitmen kuat bisa menjadi pengurus.

Karena itu, jadi penting bagi partai bersinergi dengan gerakan kerelawanan. Menurut Grace, ada beberapa relawan akar rumput dari gerakan kerelawanan yang didukung PSI, kemudian tertarik bergabung dalam pengurus PSI di tingkat kota di DKI Jakarta.

Upaya menarik relawan ke dalam partai politik juga dilakukan partai lain. Partai Nasdem, misalnya, menyediakan sebuah ruangan di kantor DPP Partai Nasdem, sebagai tempat berkumpul mantan relawan Jokowi-Kalla di Pilpres 2014.

"Setelah pemilu selesai, mereka (mantan relawan) tetap ingin berkumpul di Nasdem. Mereka bisa datang kapan saja dan berkreasi apa saja di sini. Dengan sering ke Nasdem, mereka bisa lihat sendiri program-program partai. Dari situ harapannya, mereka tertarik menjadi bagian dari perjuangan partai," kata Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Martin Manurung.

Harapan Martin ini ada yang menyambut. Hariadhi, misalnya, mantan relawan Jokowi-Kalla, akhirnya memutuskan bergabung dengan Garda Pemuda Nasdem setelah beberapa kali sering berkumpul di Nasdem.

Namun, Karina Fitri (22), mantan relawan Jokowi-Kalla lainnya, memilih belum bergabung dengan Nasdem.

"Belum tertarik untuk terjun di dunia politik. Soalnya politik sering kali membuat orang baik menjadi terlihat jahat, sebaliknya orang jahat justru terlihat baik," katanya.

Antipati terhadap politik, dan juga terhadap partai, menurut Martin, menjadi tantangan terbesar Nasdem untuk menggaet semakin banyak relawan mendukung partai.

Adanya tuntutan kemampuan yang lebih spesifik bagi kader partai, lanjut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional Viva Yoga, juga jadi hambatan dalam merekrut relawan untuk menjadi kader partai. Kemampuan spesifik itu misalnya jadi ahli media sosial atau penggerak massa.

Namun, ia menegaskan, gerakan relawan dibutuhkan karena model kampanye di pemilu dan pilkada yang berubah, yaitu dari pengumpulan massa menjadi pendekatan kampanye ke komunitas-komunitas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dia telah membentuk tim relawan Jakarta Bergerak untuk menjaring aspirasi masyarakat Jakarta terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diinginkan.

Jembatan

Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso menuturkan, sejumlah partai sudah memahami pentingnya kerelawanan.

"Partai sadar biaya politik mahal harus dipindahkan jadi biaya ditanggung orang banyak. Sebenarnya fungsi kepartaian itu (idealnya) merajut voluntarisme (kerelawanan) yang ada," tuturnya.

Purwo menilai untuk mencari pola ideal, diperlukan pewacanaan terus-menerus relasi antara kerelawanan dan partai politik.

Dengan demikian, semangat kerelawanan yang saat ini sebagian besar masih didominasi sikap emosional atas belum optimalnya partai menjalankan fungsinya, bisa diarahkan menjadi gerakan yang lebih logis dalam kerangka besar perbaikan infrastruktur politik, termasuk partai.

Beberapa penelitian mencoba mencari korelasi antara keterlibatan dalam aktivitas kewargaan terhadap tingkat keinginan untuk berpartisipasi politik aktif, tetapi hasilnya berbeda-beda.

Menurut pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Panji Anugrah, secara teoretis ada relasi antara pernah terlibat dalam aktivitas kewargaan dan keinginan berpartisipasi politik.

Ini karena aktivitas itu membangun kesadaran untuk mengamati serta menyikapi secara kritis pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti semua orang yang pernah terlibat dalam aktivitas kerelawanan akan otomatis terlibat dalam politik praktis.

Panji Anugrah mengatakan, ada dua tipe relawan, yakni mereka yang menganggap penting untuk terjun langsung ke dunia politik untuk mengubah sistem serta tipe kedua yang menolak untuk terlibat.

"Bagi tipe pertama, untuk masuk ke partai juga jawabannya bisa ya dan tidak. Untuk itu, partai perlu membangun kepercayaan. Selama ini mereka dituntut kelompok masyarakat sipil untuk berbenah karena kelembagaannya kurang transparan, kurang profesional, dan kurang representatif," tutur Panji.

Pertanyaannya kini, sejauh mana partai mau berbenah diri, membangun kepercayaan, lalu merajut kerelawanan demi demokrasi Indonesia yang lebih sehat? (Antony Lee/A Ponco Anggoro)