JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bergerak cepat dalam melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution.
Peneliti.dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, menilai KPK cenderung lamban pengusutan kasus korupsi tersebut yang pada akhirnya membuka peluang bagi para pihak yang diduga pelaku untuk melakukan konsolidasi.
Konsolidasi itu bisa dilakukan dengan penghilangan, penyembunyian barang bukti, dan pengkondisian terhadap saksi-saksi yang potensial dimintai keterangan.
"Pengkondisian terhadap saksi yang potensial dimintai keterangan sudah terlihat dari hilangnya saksi atas nama Royani, sopir Nurhadi," ujar Miko melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (17/5/2016).
(Baca: Sekretaris MA Diduga Sembunyikan Saksi dari KPK)
Oleh karena itu, lanjut Miko, KPK harus segera bergerak cepat dalam pengembangan kasus.
Miko menuturkan kasus tersebut sudah berkembang tidak hanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, melainkan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan.
KPK juga diharapkan bisa membongkar jaringan mafia peradilan di tubuh insitusi pengadilan secara tuntas.
Jika dilihat dari relasi kerja, Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat sangat jauh dari Sekretaris MA. Apalag, Sekretaris MA tidak punya kewenangan langsung terhadap penanganan perkara.
(Baca: KPK Minta Sopir Sekretaris MA Dicegah ke Luar Negeri)
"Tanda tanya ini yang perlu diperjelas oleh KPK, yaitu dengan menetapkan semua pihak yang terlibat sebagai tersangka dan segera melimpahkan kepada fase pembuktian di persidangan," kata Miko.
Sebelumnya diberitakan, KPK akan menyurati Mahkamah Agung terkait mangkirnya Royani, sopir dari Sekretaris MA Nuhradi, dalam dua kali panggilan penyidik KPK.
Sempat muncul dugaan bahwa Royani sengaja disembunyikan agar tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.
KPK sudah meminta Royani dicegah berpergian ke luar negeri. Royani diduga mengetahui perkara suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diduga melibatkan Sekretaris MA Nurhadi.
(Baca: KPK Temukan Indikasi Hubungan Sekretaris MA dengan Perusahaan yang Berperkara)
KPK telah dua kali melayangkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Royani, yakni pada 29 April 2016 dan 2 Mei 2016. Namun, Royani tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan.
Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan, MA mempersilakan KPK untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pegawai MA yang dibutuhkan keterangannya dalam proses hukum.
Menurut Suhadi, MA tidak akan menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK. KPK menemukan indikasi adanya hubungan antara Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi dengan perusahaan swasta yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Salah satunya, Nurhadi diduga menjalin komunikasi dengan Lippo Group yang sedang berperkara hukum. Nurhadi juga telah dicegah berpergian ke luar negeri.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
