Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian konflik internal Partai Golkar memasuki babak baru. Setelah keukeuh mempertahankan kepengurusan sejak Desember 2014, kubu Aburizal Bakrie sepakat menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar.

Rencana itu mendapat dukungan pemerintah, tetapi dengan syarat. Kini, 'bola panas' berada di tangan Agung Laksono.

Rencana Munaslub diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dalam Munaslub yang rencananya digelar paling lambat Juni atau Mei 2016 tersebut, nantinya akan kembali dipilih ketua umum Golkar.

Namun, penyelenggaraan Munaslub nantinya tidak akan melibatkan tim transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi.

Kubu Aburizal juga meminta adanya pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sebagai dasar atau legalitas untuk menggelar munaslub.

Pemerintah diminta mengesahkan kepengurusan hasil Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.

Masa kepengurusan Munas Riau sudah habis pada Desember 2015. Adapun Munas Bali belum disahkan pemerintah.

Kedua kepengurusan tersebut sama-sama dipimpin oleh Aburizal sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

Sebelum ada keputusan menggelar Munaslub tersebut, Aburizal mengaku dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika Munaslub digelar. Menurut Aburizal, masih banyak kader muda partai yang mampu menjadi pemimpin baru.

Namun, Aburizal mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.

"Kalau rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira, saya dan Pak Agung enggak usah lagilah," ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24/1/2016).

Meski demikian, Aburizal mengincar kursi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Belakangan muncul rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Jabatan tersebut diinginkan agar mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting. Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP.

Perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam Munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Pemerintah hadir

Pemerintah hadir dalam Rapimnas tersebut, yang diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam Rapimnas, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal sebelumnya, mereka berada di barisan Koalisi Merah Putih.

Arah koalisi ini yang awalnya menjadi pemicu dualisme kepengurusan Golkar hingga akhirnya konflik melebar.

Deklarasi dukungan kepada pemerintah itu dimulai dengan pembacaan pernyataan dukungan  oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai yang didampingi oleh 34 ketua DPD I Golkar.

Dalam kesempatan itu, JK memastikan bahwa Munaslub yang akan digelar kubu Aburizal sah. Namun, tetap harus melibatkan kubu Agung Laksono.

Kepastian itu, kata JK, berdasarkan penjelasan dari Menkumham. JK dalam pidatonya tidak menegaskan apakah Munaslub harus digelar oleh kepengurusan Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.

Menkumham akan segera mengeluarkan surat persetujuan sementara agar penyelenggara munaslub dapat memiliki legalitas hukum yang kuat.

Menkumham menyatakan memilih mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009. Dalam kepengurusan itu, Agung Laksono menjabat Wakil Ketua Umum.

Agung masih menolak

Aburizal dalam pidatonya berjanji akan mengakomodasi kubu Agung dalam penyelenggaraan Munaslub.

Adapun Agung belum mau memastikan apakah dirinya akan maju kembali jika Munaslub akhirnya digelar. Menurut dia, persaingan menuju kursi ketua umum bukanlah hal yang begitu penting.

Bagi Agung, yang terpenting Munaslub digelar secara bersama-sama seperti putusan Mahkamah Partai.

Karena itu, Agung Laksono tidak akan mengakui Munaslub jika tidak melibatkan tim transisi. Menurut dia, hasil Munaslub tidak akan sah jika pihaknya tidak mengakui penyelengaraan.

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menkumham saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.

Agung menyarankan agar pengurus Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal menyerahkan penyelenggaraan munas kepada tim transisi.

Selain dinilai lebih netral, tim transisi juga diisi oleh tokoh-tokoh senior partai yang telah terbukti kapasitas dan reputasinya.

"Kenapa sih tidak ikut saja? Kalau memang tidak ada niat macam-macam, kita hasilkan keputusan yang bermutu, yang berlandaskan pada anggaran dasar dan undang-undang," kata Agung.

Dalam tim transisi, JK ditunjuk sebagai Ketua dan BJ Habibie sebagai Pelindung. Adapun anggota tim diisi oleh tokoh senior Golkar lainnya, yakni Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandjung, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga ditunjuk sebagai anggota. Tim itu sudah menggelar rapat perdana pada pekan lalu, tetapi tanpa kehadiran Aburizal dan Theo L Sambuaga.

Para pendukung Agung sebelumnya juga sudah menyampaikan kekhawatiran jika Munaslub digelar oleh kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Pelaksaan Munaslub dikhawatirkan kembali bermasalah jika melihat pengalaman pada 2014.

Kepanitiaan yang disusun ketika itu dianggap tidak partisipatif dan tidak melibatkan berbagai pihak. Hal itu dianggap mereka menghasilkan Munas Bali yang tidak demokratis.

JK bujuk Agung

Aburizal meminta JK untuk turut serta membujuk Agung agar mengakui Munaslub. Aburizal menilai, pelaksanaan Munaslub ini sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai karena disetujui oleh seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan organisasi sayap Golkar.

"Saya harap Pak JK dapat juga membujuk Agung Laksono," kata Aburizal dalam pidato penutupan Rapimnas.

"Kalau nanti membujuk, tolong sampaikan juga, saya dan beliau enggak akan maju lagi (menjadi ketua umum Golkar). Kami yang tua ini tutwuri handayani," tambah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

JK pun mengaku akan membujuk Agung agar mau menerima pelaksanaan Munaslub ini.

"Yang di luar saja akan kita dorong untuk masuk Golkar, apalagi Agung Laksono yang memang merupakan kader Golkar," ucap dia.

Lalu, apakah Agung Laksono akan mengubah sikapnya dan menerima opsi Munaslub itu?