Kubu Agung Khawatir Munas Golkar Tak Demokratis jika Digelar Kepengurusan Riau

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menolak jika musyawarah nasional rekonsiliasi diselenggarakan oleh kepengurusan Munas Riau 2009.

Wacana digelarnya munas melalui kepengurusan Riau ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Tim Transisi penyelesaian konflik Golkar, Jusuf Kalla.

"Kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya tahun 2014 dengan penyelenggaraan munas di mana kepengurusan Riau sebagai dasar kepanitiaannya yang menghasilkan kepanitiaan yang tidak partisipatif dan melibatkan berbagai pihak dan hasilnya, ya Munas Bali yang tidak demokratis," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Dalam Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Adapun Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum. (Baca: Konflik Golkar Melebar, Agung Laksono Laporkan Aziz Syamsuddin ke Polisi)

Namun, Ace tetap khawatir bahwa pelaksanaan munas rekonsiliasi akan kembali bermasalah jika Tim Transisi hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Munas Riau.

Ace mengaku, pihaknya tetap berpegang pada putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang membentuk Tim Transisi untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi.

Menurut dia, Tim Transisi tak bisa hanya menunjuk kepengurusan Riau untuk menggelar munas tersebut, tetapi harus membentuk suatu kepanitiaan baru. (Baca: Akhir Pekan Ini, Golkar Kubu Aburizal Bakrie Gelar Rapimnas)

"Keputusan MPG itu harus dilaksanakan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan munas yang akuntabel, demokratis, terbuka, dan fair," ucap Ace.

Hal serupa sebelumnya juga disampaikan Agung Laksono. Agung menilai sejauh ini Tim Transisi belum pernah mengadakan pertemuan atau pembicaraan apa pun terkait pelaksanaan munas.

Dia berharap seluruh tim bisa duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. (Baca: Agung Tolak Munas Rekonsiliasi Digelar Pengurus Riau)

"Saya sebagai anggota Tim Transisi juga masih menunggu. Nanti akan ada rapat untuk pelaksanaan munas," kata Agung.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya menolak jika Musyawarah Nasional Partai Golkar hanya dimonopoli oleh Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. (Baca: Jusuf Kalla Ingatkan Aburizal, Munas Golkar Harus Libatkan Agung Laksono)

"Tidak, tidak (Aburizal Bakrie), tetapi Riau (hasil Munas Riau). Di Riau, kan, selain ada Aburizal, juga ada Agung (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau). Jadi, Agung juga harus ikut (kepanitiaan munas)," ujar Kalla kepada pers, saat ditanya apakah panitia Munas Golkar akan didominasi kubu Aburizal, Rabu (20/1/2016) petang.

Menurut Kalla, kepanitiaan Munas Partai Golkar juga tidak dilakukan oleh Tim Transisi.

"Tentunya juga yang menyelenggarakan munas adalah Golkar hasil Munas Riau. Itu lebih tepat," katanya.