JK: Munaslub Golkar Sah Asal Digelar Bersama-sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar kubu Aburizal sah jika melibatkan kubu Agung Laksono.

Dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016), kubu Aburizal memutuskan akan menggelar Munaslub.

"Saya tanya ke Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM), apabila Golkar mengadakan Munaslub apakah sah atau tidak. Beliau jawab sah asalkan digelar bersama-sama," kata JK dalam pidato penutupan Rapimnas, Senin malam.

JK dalam pidatonya tidak menegaskan apakah Munaslub harus digelar oleh kepengurusan Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014. (baca: Setujui Munaslub, Golkar Aburizal Tak Libatkan Tim Transisi)

Kedua kepengurusan ini sama-sama dipimpin Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen.

Hanya, JK meminta agar kubu Aburizal turut mengakomodasi kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. (baca: Golkar Kubu Aburizal Resmi Dukung Pemerintah)

"Beliau (Menkumham) akan keluarkan surat khusus. Beliau akan keluarkan persetujuan sementara untuk terselenggaranya Munaslub," ucap JK.

Aburizal pun dalam pidatonya berjanji akan mengakomodasi kubu Agung dalam penyelenggaraan Munaslub. (baca: Ditanya Sosok Ideal Calon Ketua Umum Golkar, Ini Kata Jusuf Kalla)

Aburizal meminta JK untuk turut serta membujuk Agung karena sampai saat ini, yang bersangkutan masih menolak pelaksanaan Munaslub.

Agung Laksono sebelumnya mengaku tidak akan mengakui Munaslub yang akan digelar kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal.

Sebab, munaslub tersebut tidak melibatkan tim transisi yang telah ditunjuk Mahkamah Partai Golkar.

"Kami tidak akan mengakui. Itu tidak bisa karena bagaimanapun harus ada pengakuan dari kedua pihak," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Senin.

Menurut Agung, tanpa ada persetujuan kedua pihak yang bersengketa, Menkumham tidak akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Partai Golkar yang sah. (baca: Menkumhan Akan Sahkan Golkar Hasil Munas Riau)

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.