Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Tertangkap Tangan KPK...

Kompas.com - 24/12/2013, 08:25 WIB
Dian Maharani

Penulis

Selengkapnya, baca topik: Dugaan Suap Kasus Bansos Kota Bandung

KOMPAS.com/Dian Maharani Pargono (berbaju batik) di sidang pembacaan tuntutan perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/10/2013) malam.
3. Kasus pemerasan oleh penyidik pajak

KPK melakukan OTT terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Pargono Riyadi, pada 9 April 2013. Dia ditangkap sesaat setelah menerima uang Rp 75 juta di Stasiun Gambir, Jakarta. Setelah itu, sekitar 10 menit setelah penangkapan di Gambir, tim penyidik yang lain meringkus pebalap nasional era 90-an bernama Asep Hendro di kediamannya yang juga toko di Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Asep adalah pemilik bengkel AHRS (Asep Hendro Racing Sports)

Dalam kasus ini, KPK hanya menetapkan Pargono sebagai tersangka karena terbukti memeras Asep. Pragono dianggap terbukti meminta uang Rp 600 juta kepada wajib pajak atas nama PT Prama Cipta Kemilai (PCK) milik Asep Hendra. Dia mengancam akan menjadikan Asep tersangka terkait faktur-faktur fiktif yang diterbitkan oleh PT PCK. Padahal, pajak Asep untuk tahun pajak 2006 telah diperbaiki senilai Rp 334,020 juta dan telah disetorkan ke KPP Pratama Garut pada 2007 dan 2008. Akhirnya terpaksa Asep menyetujuinya, namun hanya Rp 100 juta dan baru diserahkan Rp 75 juta.

Selengkapnya, baca topik: KPK Tangkap Pegawai Pajak

4. Kasus suap penyidik pajak dan PT The Master Steel

Hanya selang satu bulan, KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap penyidik PNS perpajakan. Kali ini, dua orang penyidik PNS pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yaitu Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto. Keduanya ditangkap setelah menerima uang 300.000 dollar Singapura pegawai Supporting Accounting PT Master Steel, Teddy Muliawan di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada 15 Mei 2013.

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Direktur Keuangan PT The Master Steel Dia Soemedi dan Manajer Akuntansi PT Master Steel Manufactory Effendy Komala sebagai tersangka. Uang suap dijanjikan oleh Diah sebesar 600.000 dollar Singapura agar Dian dan Eko menghentikan penyidikan kasus pajak PT The Master Steel.

Dian Maharani/Kompas.com Tersangka kasus suap Mario C Bernardo
5. Kasus suap pegawai Mahkamah Agung

Pada 25 Juni 2013, KPK menangkap advokat pada kantor hukum Hotma Sitompoel & Associates, Mario Cornelio Bernardo dan Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman. OTT terjadi di sebuah jalan dekat Monumen Nasional (Monas), saat Djodi tengah dalam perjalanan pulang ke Gedung MA. Saat itu, Djodi baru saja menerima uang  Rp 50 juta dari Mario. Sedangkan Mario ditangkap di kantornya.

Mario divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap, Djodi sebesar Rp 150 juta untuk pengurusan kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito. Sedangkan Djodi divonis 3 tahun penjara. Kasus ini sempat menyinggung nama Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh. Berdasarkan kesaksian staf kepaniteraan MA, Ayyub menyetujui permintaan Mario itu.

Selengkapnya, baca topik: KPK Tangkap Staf Hotma SItompoel

6. Kasus suap SKK Migas

Operasi Tangkap Tangan KPK ini cukup mengejutkan banyak pihak. KPK menangkap Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Rudi ditangkap di kediamannya, Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, 13 Agustus 2013. Saat itu KPK juga mengamankan pelatih golf Rudi bernama Deviardi alias Ardi. Setelah itu, meringkus Komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya, Tower H, Apartemen Mediterania.

Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi Jakarta, Simon telah divonis 3 tahun penjara karena terbukti menyuap Rudi sebesar 700.000 dollar AS atas perintah bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. Adapun uang itu diserahkan Simon melalui Deviardi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eksepsi Tak Diterima, Sidang Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenakertrans Dilanjutkan

Eksepsi Tak Diterima, Sidang Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenakertrans Dilanjutkan

Nasional
Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Nasional
Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com