KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) belum ditahan meski telah diumumkan sebagai tersangka karena tidak memenuhi panggilan penyidik. 

Gazalba diduga menerima suap uang 202.000 dollar Singapura pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung.

“KPK juga telah memanggil Tersangka GS dan kami telah menerima konfirmasi dari yang bersangkutan untuk dilakukan penjadwalan ulang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto Senin (28/11/2022).

Karyoto pun meminta Gazalba Saleh bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.

Adapun bawahan Gazalba Saleh yakni Prasetio Nugroho dithaan di rumah tahanan (Rutan) KPK di gedung Merah Putih dan Rendhy Novarisza ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

“Sebagai kebutuhan dari proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka Prasetio Nugroho dan Tersangka Rendhy Novarisza  dengan waktu masing-masing selama 20 hari pertama,” ujar Karyoto.

Gazalba Saleh dan bawahannya sebelumnya dijanjikan uang Rp 2,2 miliar. Suap itu diberikan melalui PNS Kepaniteraan MA bernama Desi Yustria.

Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan Debitur Intidana, Heryanto Tanaka. Ia didampingi dua pengacaranya, Yosep Parera dan Eko Suparno.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, Redhy Novarisza, serta Nurmanto Akmal, dan Desy Yustria yang merupakan PNS di MA, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Sementara, Heryanto Tanaka, Yosep Oarera dan Eko Suparno ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Ia diketahui menangani perkara perdata gugatan kasasi Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Sementara, Gazalba Saleh menangani perkara gugatan kasasi pada perkara pidana Intidana.