Soal Vonis Samin Tan, Pengamat: Komitmen Pemberantasan Korupsi Berhadapan dengan Otoritas Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih berhadapan dengan keputusan hakim di pengadilan.

Hal itu disampaikan Ficar menanggapi kasasi jaksa penuntut umum (JPU) KPK terhadap pengusaha batu bara Samin Tan yang ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Meski KPK melalui penyidik dan jaksa-jaksanya serta jaksa-jaksa di Kejari, Kejati, Kejagung sudah mempersiapkan perkara sedemikian rupa agar tidak bisa lolos dari hukuman tetapi realita ini akan berhadapan dengan kebebasan hakim," ujar Ficar kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

"Artinya, sesungguhnya komitmen KPK dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi juga akan berhadapan dengan otoritas hakim yang menguasai penuh forum persidangan, meski kekuasaan itu juga dibatasi oleh dakwaan jaksa dan keterangan para saksi." ucapnya.

Ficar menuturkan, majelis hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan perkara termasuk perkara korupsi Samin Tan.

Oleh sebab itu, komitmen dunia peradilan dalam penanganan kasus korupsi, mendorong MA dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membentuk pengadilan tersendiri khusus penanganan korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hakim-hakim Pengadilan Tipikor, lanjut Ficar, juga ditempati oleh hakim yang sudah disertifikasi dan terlatih selama puluhan tahun sebagai hakim sesuai tingkatannya.

"Namun demikian, komitmen memberantas korupsi juga dihadapkan pada kenyataan-kenyataan kasus yang menurut keyakinan jaksa penuntut umum sudah terbukti ada perbuatannya dan ada kerugian negaranya. Tetapi, tetap saja Hakim itu punya kebebasan untuk memutus," papar dia.

Kendati begitu, Ficar tetap menghargai setiap putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim terkait berbagai penanganan kasus korupsi.

Ia mengatakan, majelis hakim bakal memberikan penjelasan yang menjadi dasar putusan yang telah dibuat dalam pertimbangannya mengadili kasus tersebut.

"Artinya, jika hakim punya pendapat lain dengan jaksa atau KPK, maka hakim wajib membuat argumen yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan untuk menghukum atau untuk membebaskan terdakwa," terang Ficar.

Diberitakan sebelumnya, kasasi yang diajukan KPK terhadap Samin Tan, ditolak MA dalam putusan yang digelar Kamis (9/6/2022) pekan lalu.

“Putus, tolak,” bunyi amar putusan yang dikutip dari situs web resmi MA, Senin (13/6/2022).

Perkara tersebut bernomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST itu diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Suharto, Ansori, dan Suhadi.

Putusan MA terhadap kasasi KPK menguatkan putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang dijatuhkan pada Senin (30/8/2021).