Wasejkjen PDI-P Harap UKP Pancasila Tak jadi Lembaga Seremonial

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menilai keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) adalah keputusan yang tepat.

Menurut Basarah, UKP-PIP ini sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau sejak era reformasi tahun 1998 lalu.

Sejak saat itu, pemerintah dinilai telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya.

"Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP-PIP bukan menjadi lembaga seremonial tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern," ucap Basarah usai pelantikan Kepala dan Pengarah UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Basarah menjelaskan, euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran. Sebab, Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun.

"Padahal, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja," kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini.

Pengkambinghitaman Pancasila tersebut, lanjut Basarah, akhirnya membuat Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut.

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa juga dibubarkan.

Terakhir, dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah.

"Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri, karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri," ucap Basarah.

(Baca juga: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Oleh karena itu, pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional berpengalaman adalah suatu pilihan yang tepat.

Basarah meyakini tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, Syafii Ma'arif sangat kompeten menjabat posisi tersebut. Sementara, Yudi Latif juga diyakini akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Kepala UKP-PIP.

Basarah menilai Yudi adalah tokoh negarawan muda yang paripurna dalam menekuni dunia Pancasila dengan seksama dan penuh penjiwaan.