Ditanya soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Meradang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meradang saat ditanya kelanjutan sosialisasi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, awak media menanyakan kelanjutan sosialisasi revisi UU KPK yang dilakukan Badan Keahlian DPR. Ia menjawab dengan santai.

"Tanya Pak Jokowi ya, mau revisi apa enggak," kata Fahri sesaat sebelum memasuki Ruang Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

(baca: Sosialisasi Revisi UU KPK Tetap Berjalan)

Namun, saat ditanya lebih jauh soal kejelasan revisi UU KPK, suaranya meninggi.

"Tanya dulu. Kalau enggak, ya enggak, sudah, tutup dong. Tutup buku dong. Jangan dikembangkan dong. Kalau pemerintah enggak mau sudah dong. Tutup buku dong!" ujar Fahri dengan suara meninggi.

Ia mempertanyakan kejelasan sikap pemerintah yang dinilainya tidak konsisten terkait rencana revisi UU KPK.

(baca: ICW: Jangan Jadikan Revisi UU KPK seperti Bom Waktu)

Sebab, ia menilai, selalu tak ada kejelasan dari pemerintah setelah DPR tiga kali menggelar rapat konsultasi membahas revisi UU KPK.

"Ini kan pemerintahnya mau apa tidak. Sudah tiga kali rapat konsultasi, maju mundur, maju mundur. Enggak maunya kan pemerintah, di ujung, ya tutup. Keluarkan dari prolegnas (program legislasi nasional). Gitu dong," ucap Fahri.

"Jangan yang kena DPR terus. Tanya Istana. PDI-P partai penguasa, Jokowi itu PDI-P, tanya," lanjut Fahri dengan suara yang tinggi raut muka kesal.

(baca: Revisi UU KPK Kembali Mencuat setelah Ramai Kasus E-KTP, Ada Apa?)

Rencana revisi UU KPK kembali muncul. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa DPR tengah melakukan sosialisasi rencana revisi UU KPK atas permintaan pimpinan DPR.

Hal itu, kata dia, untuk menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah dan DPR 2016 lalu bahwa perlu adanya sosialisasi untuk RUU KPK.

"Dulu rapat konsultasi pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri yang menyarankan untuk adanya sosialisasi. Memang itu perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).